3 Tokoh Negara yang Tak Setuju Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Cabut UU KPK, Termasuk Jusuf Kalla

Tiga tokoh negara yang tak setuju Presiden Joko Widodo terbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK yang banyak menimbulkan kontroversi.

3 Tokoh Negara yang Tak Setuju Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Cabut UU KPK, Termasuk Jusuf Kalla
(KOMPAS.com/Ihsanuddin)
Presiden Joko Widodo mengundang puluhan tokoh ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Jokowi membahas sejumlah hal dengan para tokoh, salah satunya terkait aksi unjuk rasa mahasiswa menolak UU KPK hasil revisi. 

TRIBUNMATARAM.COM - Tiga tokoh negara yang tak setuju Presiden Joko Widodo terbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK yang banyak menimbulkan kontroversi.

Pertimbangan Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu mencabut UU KPK yang telah direvisi rupanya tidak lantas mendapatkan dukungan dari tokoh negara.

Ada tiga tokoh besar Indonesia yang tidak mendukung jika nantinya Jokowi mengeluarkan Perppu KPK, siapa saja? Berikut ulasannya.

Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) adalah langkah terakhir yang bisa diambil oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Sejumlah revisi atas UU ini telah ditetapkan dan disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu, meskipun dinilai melemahkan KPK dan mendapat gelombang penolakan cukup besar dari berbagai elemen masyarakat.

Presiden Jokowi dan Parpol Pendukung Sepakat Tak Terbitkan Perppu KPK

Namun, meski Perppu menjadi satu-satunya pilihan yang bisa dilakukan Presiden untuk memenuhi kehendak sebagian besar masyarakat menyelamatkan KPK, ada beberapa tokoh yang memandang Perppu tidak perlu diterbitkan.

Pendapat itu tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai alasan. Dan berikut ini adalah tokoh-tokoh yang menolak Presiden mengeluarkan Perppu tentang KPK.

Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kurang setuju jika Jokowi menerbitkan Perppu sebagai langkah mengatasi polemik RUU KPK yang sudah terlanjur disahkan oleh DPR.

Menurutnya ada jalan lain yang masih bisa ditempuh oleh Presiden, salah satunya melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK).

Halaman
1234
Editor: Salma Fenty Irlanda
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved