Komentar Partai Demokrat Tanggapi Tak Ada Kader yang Masuk Kabinet Indonesia Maju
Tanggapan Partai Demokrat setelah tak ada kadernya yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju Jokowi Periode 2.
lihat foto
TRIBUNMATARAM.COM - Tanggapan Partai Demokrat setelah tak ada kadernya yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju Jokowi Periode 2.
Presiden Jokowi telah mengumumkan nama-nama menteri yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju Jilid 2.
Namun, di antara menteri-menteri tersebut tak ada satu pun nama dari kader Demokrat yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.
Menanggapi hal itu, ini jawaban Partai Demokrat.
Partai Demokrat menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak menggaet kadernya ke dalam menteri Kabinet Indonesia Maju.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan meyakini, Presiden pasti mempunyai tujuan yang baik dengan tidak menyertakan kader partainya sebagai pembantunya itu.
• Miliki Tangan Dingin di Dunia Pertelevisian, Mengapa Jokowi Jadikan Wishnutama Menteri Pariwisata?
"Terlepas dari komunikasi dan ajakan Presiden Jokowi kepada Partai Demokrat pasca-Pemilu 2019, Partai Demokrat meyakini keputusan Presiden Jokowi tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).
Partai Demokrat pun mengucapkan selamat bekerja kepada jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju yang telah dilantik.
Hinca berharap, para menteri dapat mengemban tugas membantu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024, sesuai dengan harapan rakyat.
"Partai Demokrat mendoakan agar Kabinet Presiden Jokowi sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, sesuai dengan harapan rakyat dan janji-janji kampanye yang disampaikan dalam Pemilu 2019 yang lalu," ujar dia.
• Susunan Lengkap Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 Periode Kedua Presiden Jokowi
Soal arah politik Partai Demokrat ke depan, Hinca mengatakan, sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera menyampaikannya melalui pidato politik, dalam waktu dekat.
"Menunggu pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat berkaitan dengan posisi serta peran Partai Demokrat lima tahun ke depan, baik dalam kehidupan politik maupun pembangunan bangsa," tutur dia.
Dalam pidato itu, lanjut Hinca, SBY juga akan menyampaikan sikap dan pandangannya terkait rencana amendemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
• SAH! Bos GoJek Nadiem Makarim Jadi Mendikbud di Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Maruf
"Terkait keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN dan isu-isu politik lain yang bisa mengubah sistem politik, model demokrasi dan tatanan ketatanegaraan kita, pada saatnya Ketua Umum Partai Demokrat akan menyampaikan sikap dan pandangan partai secara resmi," lanjut dia. (Kompas.com/ Haryanti Puspa Sari)
