Terima Jabatan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian Rela Lepaskan Jabatan Tertinggi di Kepolisian
Presiden Joko Widodo menunjuk mantan Kapolri Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Maju.
lihat foto
2. Akan bertolak ke Papua
Tito Karnavian akan menjalankan tugas pertama sebagai Mendagri dengan berkunjung ke Papua.
• Miliki Tangan Dingin di Dunia Pertelevisian, Mengapa Jokowi Jadikan Wishnutama Menteri Pariwisata?
Diagendakan, Jumat (25/10/2019), Tito bakal bertolak ke Papua bersama Presiden, Kepala TNI, dan Plt Kapolri.
"Kemungkinan hari Jumat saya akan mendampingi Bapak Presiden bersama Panglima TNI dan Plt Kapolri ke Papua, beliau akan ke Papua sabtu atau Minggu," kata Tito.
Tito mengatakan, dirinya bakal lebih dulu menyelesaikan urusan di internal kepolisian. Sebab, baru Selasa (22/10/2019) Tito melepas jabatan sebagai Kapolri.
Jika ada hal mendesak terkait urusan kementeriannya yang harus diambil dengan segera, Tito pada Kamis (24/10/2019) akan datang ke kantornya.
• Doa Mantan Istri Kedua setelah Wishnutama Dilantik Jadi Menteri Pariwisata, Selamat Bekerja Ayah
Selanjutnya, minggu depan, Tito bakal berkenalan dengan jajaran staf Kemendagri dan mendalami tugas yang akan ia emban.
"Yang jelas saya akan meneruskan apa yang dikerjakan oleh Bapak Tjahjo Kumolo, yang baik tentu kita akan tingkatkan intensifkan, dan kalaupun ada kekurangan, kita akan sama-sama memperbaiki," ujar Tito.
3. Lebih gampang jadi Kapolri
Menteri Tito mengatakan, tantangan yang akan ia hadapi sebagai menteri baru tidak sedikit.
Secara pengelolaan manajemen, Tito menyebut bakal lebih mudah menjadi Kapolri ketimbang Mendagri.
• Daftar Nama Baru yang Jabat Menteri di Kabinet Indonesia Maju, Wishnutama Hingga Erick Thohir
"Kalau Kapolri saya kira jauh lebih gampang dalam mengelola secara manajemen karena memiliki budaya dan kultur yang relatif sama sehingga dengan adanya komando tunggal dari atas sampai ke bawah sama," kata Tito.
Tito menyebut, budaya di Kemendagri lebih cair dan fleksibel ketimbang di kepolisian.
Di samping itu, di era otonomi daerah seperti sekarang ini, Mendagri tidak punya komando penuh kepada kepala daerah.
Sebab, kepala daerah tidak lagi ditunjuk pemerintah, tetapi melalui pemilihan kepala daerah (pilkada).
• Tangis Haru Susi Pudjiastuti Saat Serahkan Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Edhy Prabowo
