Pembelaan Anies Baswedan Soal Rencana Anggaran yang Janggal, Salahkan Sistem yang Tidak Smart
Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.
lihat foto
TRIBUNMATARAM.COM - Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.
Sebab, ada sejumlah anggaran yang fantastis dan cenderung tidak masuk akal.
Hal itu ditemukan oleh anggota DPRD Fraksi PSI.
Pertama, salah satu anggota DPRD dari PSI, William Aditya Sarana mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.
Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
• Beda Masa Jabatan Anies Baswedan dan Ahok Soal Transparansi Anggaran: Awalnya Bebas Diakses
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.
Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun memberikan penjelasan dan pembelaan terkait kritik yang langsung diarahkan kepadanya itu.
Anies salahkan sistem yang tidak "smart"
Anies mengatakan, kesalahan anggaran bernilai fantastis, termasuk lem aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.
Biasanya Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam sistem elektronik APBD yang bisa diakses publik dalam link website http://apbd.jakarta.go.id.
“Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal, ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
• Anies Baswedan Ngamuk Lihat Anggaran Janggal Capai Ratusan Miliar Hanya untuk Balpoint & Penghapus
Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.
Dengan sistem itu, maka akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.
“Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.
Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.
Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, maka tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.
Kesalahan warisan
Anies juga mengatakan, kesalahan sistem elektronik APBD Pemrpov DKI Jakarta ini sudah berlangsung sejak lama.
“Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berati mengandalkan manusia selama ini bukan?
Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia,” ucap Anies.
• Viral Anggaran Rp 82 Miliar untuk Lem Aibon, KPK Berikan Komentar Begini
Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjabat pada 2012 lalu.
Anies menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran.
“Bedanya mau dipanggungin apa enggak. Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya (anggaran yang salah), selalu seperti ini,” kata Anies.
Anies ingin ubah sistem
Meski demikian, Anies berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan akan rampung pada 2020 mendatang.
Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu.
Ia mengatakan, dirinya tak mau membiarkan gubernur selanjutnya menemui masalah sistem seperti dirinya.
“Agar gubenur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami.
Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai dari Januari, kan ada nanti rembuk Musrembang (musyawarah rencana pembangunan),” kata Anies.
Ia mengatakan, nantinya sistem elektronik APBD Pemrov DKI itu nantinya tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual seperti sistem yang saat ini.
Anies mengatakan, nantinya sistem elektronik APBD Pemprov DKI itu akan diatur untuk memberi peringatan jika ada kesalahan input data.
“Yang akan diganti itu jika dilihat ada masalah langsung nyala atau red light.
Jadi ketika dilihat angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu (salahnya di mana),” tutur dia. (Kompas.com/Cynthia Lova/Sabrina Asril)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembelaan Anies di Tengah Sorotan Anggaran Jadi-jadian RAPBD DKI 2020"
Viral Anggaran Rp 82,8 Miliar untuk Beli Lem Aibon, Disdik DKI Jakarta : Sepertinya Salah Ketik
Viral anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem aibon, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menilainya salah ketik.
Geger cuitan pemilik akun Twitter @willsarana soal penemuan anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem aibon.
Dalam cuitan tersebut, pemilik akun @willsarana mengatakan jika Dinas Pendidikan Jakarta memberikan dua kaleng lem aibon kepada setiap murid setiap bulannya.
Menanggapi hal tersebut, Disdik Jakarta pun angkat bicara.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku akan mengecek ulang pengajuan anggaran dalam dokumen rancangan KUA-PPAS 2020.
Hal itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengomentari temuan politisi PSI William Aditya Sarana mengenai anggaran untuk pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar.
• Viral Penipuan dengan Kedok Saldo Gopay 1 Juta, Jujur Ngaku Penipu Setelah Gagal Dapat Kode Rahasia
"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki, " kata Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10/2019) malam, seperti dikutip Antara.
Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja dan menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.
"Itu ATK, tapi kami hanya mengusulkan kertas dan tinta saja," ujarnya.
• Sempat Viral karena Slip Gaji, Bupati Banjarnegara Kembali Disorot karena Tiduran di Tengah Jalan
Selanjutnya, Susi mengatakan, pihaknya akan menyelidiki pihak yang menginput pembelian lem sebesar Rp 82,8 miliar tersebut.
"Kami akan cek ke seluruh SDN di Jakarta Barat, kami revisi usulan anggaran itu terakhir Jumat (25/10) malam. Dan sekarang juga akan kami cek kembali keseluruhannya," katanya.
Sebelumnya, William menyoroti anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem Aibon hingga Rp 82,8 miliar.
Hal itu diungkapkan William di akun media sosial Twitter nya @willsarana.
• Dituduh Curi Cincin Tanpa Bukti, Viral Video Gadis Belia Disetrum di Depan Warga hingga Lemas di NTT
Dalam kicauannya itu, William menyebut telah menemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
"Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?" tulis William pada Selasa malam. (Kompas.com/*)
