Berita Terpopuler
POPULER Salahkan Sistem, Anies Baswedan Disindir: Kesalahan Anak Buah, Jangan Salahkan Orang Lain
Anies menilai e-budgeting Pemprov DKI saat ini yang tidak smart. Sementara e-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.
lihat foto
TRIBUNMATARAM.COM - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, meminta Gubernur Anies Baswedan memperbaiki kinerja jajarannya dalam penyusunan anggaran, bukan malah menyalahkan sistem e-budgeting milik Pemprov DKI.
Anies menilai e-budgeting Pemprov DKI Jakarta saat ini yang tidak smart. Sementara e-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.
“Prinsipnya gini, jangan karena kesalahan dalam proses penganggaran atau proses perencanaan yang dilakukan anak buah, malah menyalahkan orang lain,” ujar Gembong di Kantor DPRD, Jakarta, Kamis (31/10/2019) malam.
• Anies Baswedan Kaget Anggaran Alat Tulis DKI Jakarta Capai 1,6 Triliun, Bapak, Ibu, Youre Out!
Ia menilai, menyalahkan sistem e-budgeting bukti bahwa Anies tak memahami roh pembentukan sistem tersebut.
“Karena sistem perencanaan kita tidak memahami roh-nya. Saya membeli piring, rohnya piring saya tidak tahu sehingga komponen yang ada dalam piring kita tidak pernah tahu,” ucapnya.
Gembong menyarankan, seharusnya ada diklat khusus perencanaan untuk satuan perangkat kerja daerah (SKPD).
Sebab, ia melihat, perencanaan dalam Pemprov DKI setiap tahun memberi kesan asal-asalan.
• Pembelaan Anies Baswedan Soal Rencana Anggaran yang Janggal, Salahkan Sistem yang Tidak Smart
“Kan tadi saya sampaikan, perencanaan kita selalu copy-paste copy-paste. Maka, banyak program yang notabene bukan jadi kebutuhan masyarakat itu diprogramkan.
Sementara yang menjadi kebutuhan masyarakat selalu tidak dianggarkan dengan alasan efisiensi,” kata Gembong.
“Anggaran tahun lalu di-copas ke sekarang. Selalu kayak gitu, rutinitas. Seolah-olah program ini program rutinitas,” kata dia.
Oleh karena itu, Gembong mendorong Anies untuk membongkar kebiasaan jajarannya dan mengubahnya.
“Itu yang harus dibongkar. Pak Anies harus mampu bongkar ini,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Meski demikian, ia mengapresiasi rencana Anies untuk memperbaiki sistem, tetapi dengan catatan, sistem harus lebih baik dan tetap transparan.
Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.
Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.
Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.
Menanggapi kritik dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.
Seperti anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar, menurut Anies, disebabkan adanya kesalahan sistem digital.
“Ya, sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal.
Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital, tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
• Beda Masa Jabatan Anies Baswedan dan Ahok Soal Transparansi Anggaran: Awalnya Bebas Diakses
Anies mengatakan, sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.
Dengan sistem itu, akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.
“Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.
Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.
"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu.
Itu tinggal dibuat algoritma saja, item-nya itu jenisnya Aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu.
Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.
Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.
Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Jokowi-Ahok menjabat pada 2012.
Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta. (Kompas.com/Cynthia Lova/Sandro Gatra)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gembong: Jangan karena Kesalahan Anak Buah, Anies Malah Menyalahkan Orang Lain"
Anies Baswedan Kaget Anggaran Alat Tulis DKI Jakarta Capai 1,6 Triliun, 'Bapak, Ibu, You're Out!'
Kejanggalan terkait pengadaan Alat Tulis Kantor / ATK yang ditemukan di Dinas Pendidikan Jakarta membuat Anies Baswedan bertindak.
Setelah viralnya anggaran lem aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencapai Rp 82,8 Miliar, kini Anies Baswedan malah menemukan adanya anggaran janggal lain untuk pembelian bolpoin hingga kalkulator.
Anies Baswedan terkejut menyaksikan naiknya anggaran ATK yang meroket hingga Rp 1,6 triliun hanya untuk ATK.
Gubernur DKI Anies Baswedan rupanya sudah menyoroti pembengkakan anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.
Dalam dokumentasi arahan kepada jajarannya yang diunggah melalui kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).
Pengarahan itu sebenarnya dilakukan pada 23 Oktober dan dilakukan secara tertutup, khusus untuk jajaran internal Pemprov dan Pemkot lima wilayah.
• Setelah Viral Anggaran Lem Aibon 82,8 M, Anies Baswedan Temukan Kejanggalan Lain, Pulpen Rp 635 M!
Di dalam video itu, Anies mengoceh soal bengkaknya anggaran belanja alat tulis kantor (ATK).
Tak tanggung-tanggung, secara jumlah, anggaran belanja ATK tahun 2020 meroket hingga Rp 1,6 triliun, dari tahun 2019 sebesar Rp 349 miliar.
"Dari 349 miliar, tahun depan Rp 1,6 triliun, abracadabra atau bagaimana? Bagaimana kita menjelaskannya, Bapak Ibu sekalian? Sekarang pertanyaan saya tadi. Who gets what, why, when, where, how much tadi, coba, jelaskan!" kata Anies sambil menayangkan tabel perbandingan anggaran belanja ATK 2019-2020.
Bengkaknya anggaran tersebut, menurut Anies, tak ubahnya tindakan bunuh diri.
"Ini namanya self humiliation. Ini namanya mempermalukan diri sendiri," ujarnya.
• Viral Anggaran Rp 82 Miliar untuk Lem Aibon, KPK Berikan Komentar Begini
"Kita saja, kalau anak kita tanya di rumah nih, 'Bu, Pak, apa sih itu yang ditulis di koran katanya ada Rp 1,6 triliun?', bisa jawab tidak Bapak dan Ibu sekalian?" Anies menambahkan.
Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lalu menyoroti anggaran belanja ATK oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur yang melonjak 836,8 persen.
Angka itu hanya "lebih baik" daripada lonjakan anggaran Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lima wilayah kota sebesar 3.900-6.547 persen, dari rata-rata Rp 182-317 juta (2019) menjadi Rp 9,8-13 miliar (2020).
"Ini jelasin, deh 800 persen peningkatannya," ucap Anies singkat.
"Bapak, Ibu sekalian. Ini, Bapak dan Ibu ulangi, you are out. Out, Pak. Karena kita tidak bisa menjelaskan ini kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan ini kepada publik, apalagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Enggak bisa kita jelasin ini," kata Anies.
• Viral Anggaran Rp 82,8 Miliar untuk Beli Lem Aibon, Disdik DKI Jakarta : Sepertinya Salah Ketik
Temuan PSI
PSI menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. Mulai dari anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon.
Lalu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.
Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Setelah viral di media sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup website link rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada website apbd.jakarta.go.id.
Padahal awalnya website itu bisa dibuka publik. Namun, sejak Selasa (29/10/2019) malam, website itu tidak bisa diakses kembali. (Kompas.com/ Vitorio Mantalean)
