Polemik Staf Khusus Milenial, Mulai dari Jam Kerja Tidak Penuh Hingga Gaji Capai Puluhan Juta!
Ada sejumlah polemik di balik penunjukkan staf khusus ini, mulai dari tidak adanya kewajiban mereka bekerja secara penuh namun dapat gaji yang besar.
lihat foto
Ia menilai, gaji besar yang diterima para stafsus itu tidak sebanding dengan pekerjaannya.
Selain itu, muncul kekhawatiran produktivitas mereka di masyarakat menurun lantaran bekerja sebagai stafsus.
Soal gaji yang besar, Aminuddin Ma'ruf mengaku, tak mempersoalkan pro-kontra yang ada.
Menurut dia, gaji yang diberikan merupakan hak yang harus diterima.
"Hak itu harus diambil," kata Ma'ruf dalam sebuah diskusi di Ibis Hotel Tamarin, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).
Hal senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Achmad Baidowi.
Menurut dia, gaji tersebut merupaka gaji yang layak diterima oleh para staf khusus itu.
"Protokoler kenegaraan memang tak bisa dihindari, mereka mendapatkan hak keuangan sebagaimana protokoler negara.
Apakah dia jadi CEO atau apa itu, kan hal yang lain," kata Baidowi dalam kesempatan yang sama.
Gimik
Keberadaan stafsus dari kalangan milenial dikritik banyak pihak.
Sebab, jumlah pembantu presiden saat ini sudah terlalu banyak, sehingga membuat lembaga kepresidenan semakin gemuk.
Seperti diketahui, saat ini sudah ada Kementerian Sekretaris Negara, Kepala Staf Kepresidenan, dan Dewan Pertimbangan Presiden yang membantu kinerja presiden.
"Tambun (gemuk) sekali," ucap Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid dalam sebuah diskusi di Ibis Hotel Tamarin, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2019).
Alih-alih membantu presiden, banyaknya stafsus yang ada dikhawatirkan justru akan membuat presiden bingung.
