Geram dengan Permainan Impor Migas, Presiden Jokowi: Hati-hati, Kamu Sudah Lama Menikmati Ini

Kendati demikian, Kurnia mengaku tak kaget karena menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah tidak mempunyai komtimen antikorupsi.

Hal ini bisa dilihat dari langkah Presiden yang menyetujui revisi UU untuk melemahkan KPK, hingga kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan yang belum tuntas.

"Jadi jika selama ini publik mendengar narasi anti-korupsi yang diucapkan oleh Presiden itu hanya omong kosong belaka," kata Kurnia.

Hak presiden 

Menjawab kritik dari aktivis antikorupsi, Presiden Jokowi menegaskan bahwa grasi adalah hak presiden yang diberikan oleh konstitusi.

"Kita harus tahu semuanya dalam ketatanegaraan kita, grasi itu adalah hak yang diberikan kepada Presiden atas pertimbangan dari MA, itu jelas sekali dalam UUD kita, jelas sekali," kata Jokowi.

• Angkie Yudistia Staf Jokowi Idap Tunarungu, Lahir Normal, Tak Nengok saat Dipanggil di Usia 10 Tahun

Kepala Negara juga menekankan, tak setiap grasi yang diajukan narapidana ia kabulkan.

Sebab, ada banyak pertimbangan yang harus diambil sebelum grasi terbit.

"Coba dicek berapa ratus yang mengajukan dalam satu tahun, yang dikabulkan berapa. Dicek betul," kata Mantan Gubernur DKI itu.

Jokowi pun tidak khawatir dirinya akan dicap tak mendukung pemberantasan korupsi atas terbitnya grasi untuk Annas Maamun ini.

Sebab, grasi untuk koruptor tak diberikan setiap hari.

"Nah kalau setiap hari kita keluarkan grasi untuk koruptor setiap hari atau setiap bulan, itu baru, itu baru silakan dikomentari.

Ini kan apa hehehe," kata Jokowi. (Kompas.com/Ihsanuddin/Icha Rastika)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Grasi Jokowi ke Annas Maamun: Pantaskah Hukuman Koruptor Dikurangi karena Kemanusiaan?"