Reaksi Anies Baswedan Disindir Presiden Jokowi Soal Banjir Jakarta, Senyum Tipis Sambil Berlalu

TRIBUNMATARAM.COM - Reaksi singkat Anies Baswedan tatkala disindir Presiden Jokowi soal banjir Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak berkomentar banyak dan langsung berlalu begitu ditanya mengenai tanggapannya terkait sindiran Presiden Jokowi soal banjir Jakarta.

Senyuman tipis tersungging di bibir Anies Baswedan sebelum kemudian memilih menghindari pertanyaan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak ingin berkomentar banyak terkait tanggapan Presiden Joko Widodo mengenai banjir Jakarta.

Saat itu Jokowi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk terus melakukan pencegahan banjir dengan pembersihan selokan dan pelebaran Ciliwung.

• POPULER Salahkan Sistem, Anies Baswedan Disindir: Kesalahan Anak Buah, Jangan Salahkan Orang Lain

Ketika ditanyakan hal ini, Anies hanya tersenyum dan enggan menjawab sambil berlalu."Cukup ya," ucap Anies singkat, di gudang beras PT Food Station, Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (20/12/2019).

Anies lalu segera menuju mobil dinasnya yang saat itu sudah disiapkan oleh para pengawal.

Diketahui, Presiden Joko Widodo mengomentari genangan yang muncul di sejumlah wilayah di DKI Jakarta pada Selasa (17/12/2019).

Jokowi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk terus melakukan pencegahan banjir dengan pembersihan selokan dan pelebaran Ciliwung.

"Sangat tergantung sekali banjir di Jakarta itu pembersihan got. Kemudian juga pelebaran dari Sungai Ciliwung yang sampai di Jakarta sudah menyempit," ujar Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2019).

• Temukan Anggaran Janggal, Anies Baswedan Tak Lagi Salahkan Sistem, PNS Asal Kerja Akan Diperiksa

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengingatkan Anies soal pengelolaan pintu air di Ibu Kota. Selain itu, juga terkait pentingnya pengerukan waduk.

"Manajemen pengelolaan pintu air termasuk pengerukan waduk-waduk di Jakarta, seperti Waduk Pluit dan lainnya," ujar Jokowi.

Menanggapi Jokowi, Kepala Dinas SDA Juaini berujar, waduk-waduk di Jakarta sudah dikeruk sejak Juni 2019, sebelum memasuki musim hujan.

"Sudah dari bulan Juni. Sebelum disuruh, kami sudah kerjakan duluan, enggak pakai disuruh," ujar Juaini saat dihubungi, Rabu (18/12/2019).

• POPULER Jumlah Anggaran ATK DKI Jakarta Capai 1,6 Triliun, Anies Baswedan: Bapak, Ibu, Youre Out!

Waduk-waduk di lima wilayah kota masih dikeruk hingga kini. Selain mengeruk waduk yang ada, Pemprov DKI juga membangun sejumlah waduk baru, seperti Waduk Kampung Rambutan I dan II, Sunter, dan Pondok Ranggon.

Dinas SDA juga mengeruk saluran-saluran air.

"Meskipun tidak hujan, karena memang sudah tugas rutin kami, SDA, mengeruk tetap jalan terus, kali, sungai, saluran-saluran PHB (penghubung), maupun saluran di jalan lingkungan," ucap Juaini. (Kompas.com/ Ryana Aryadita Umasugi)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ditanya soal Jokowi yang Komentari Banjir Jakarta, Anies Hanya Tersenyum", https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/20/12373771/ditanya-soal-jokowi-yang-komentari-banjir-jakarta-anies-hanya-tersenyum?page=all#page2.

Salahkan Sistem, Anies Baswedan Disindir: Kesalahan Anak Buah, Jangan Salahkan Orang Lain

TRIBUNMATARAM.COM - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, meminta Gubernur Anies Baswedan memperbaiki kinerja jajarannya dalam penyusunan anggaran, bukan malah menyalahkan sistem e-budgeting milik Pemprov DKI.

Anies menilai e-budgeting Pemprov DKI Jakarta saat ini yang tidak smart. Sementara e-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.

“Prinsipnya gini, jangan karena kesalahan dalam proses penganggaran atau proses perencanaan yang dilakukan anak buah, malah menyalahkan orang lain,” ujar Gembong di Kantor DPRD, Jakarta, Kamis (31/10/2019) malam.

• Anies Baswedan Kaget Anggaran Alat Tulis DKI Jakarta Capai 1,6 Triliun, Bapak, Ibu, Youre Out!

Ia menilai, menyalahkan sistem e-budgeting bukti bahwa Anies tak memahami roh pembentukan sistem tersebut.

“Karena sistem perencanaan kita tidak memahami roh-nya. Saya membeli piring, rohnya piring saya tidak tahu sehingga komponen yang ada dalam piring kita tidak pernah tahu,” ucapnya.

Gembong menyarankan, seharusnya ada diklat khusus perencanaan untuk satuan perangkat kerja daerah (SKPD).

Sebab, ia melihat, perencanaan dalam Pemprov DKI setiap tahun memberi kesan asal-asalan.

• Pembelaan Anies Baswedan Soal Rencana Anggaran yang Janggal, Salahkan Sistem yang Tidak Smart

“Kan tadi saya sampaikan, perencanaan kita selalu copy-paste copy-paste. Maka, banyak program yang notabene bukan jadi kebutuhan masyarakat itu diprogramkan.

Sementara yang menjadi kebutuhan masyarakat selalu tidak dianggarkan dengan alasan efisiensi,” kata Gembong.

“Anggaran tahun lalu di-copas ke sekarang. Selalu kayak gitu, rutinitas. Seolah-olah program ini program rutinitas,” kata dia.

Oleh karena itu, Gembong mendorong Anies untuk membongkar kebiasaan jajarannya dan mengubahnya.

“Itu yang harus dibongkar. Pak Anies harus mampu bongkar ini,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Meski demikian, ia mengapresiasi rencana Anies untuk memperbaiki sistem, tetapi dengan catatan, sistem harus lebih baik dan tetap transparan.

Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.

Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Menanggapi kritik dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Seperti anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar, menurut Anies, disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

“Ya, sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal.

Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital, tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

• Beda Masa Jabatan Anies Baswedan dan Ahok Soal Transparansi Anggaran: Awalnya Bebas Diakses

Anies mengatakan, sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Dengan sistem itu, akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.

“Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu.

Itu tinggal dibuat algoritma saja, item-nya itu jenisnya Aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu.

Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.

Anies mengaku tak ingin sistem ini terus berlangsung hingga menjadi warisan gubernur selanjutnya.

Adapun sistem elektronik APBD Pemprov DKI ini dibentuk pertama kali saat Jokowi-Ahok menjabat pada 2012.

Sistem ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melihat anggaran yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta melalui sistem elektronik APBD Pemprov DKI Jakarta. (Kompas.com/Cynthia Lova/Sandro Gatra)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gembong: Jangan karena Kesalahan Anak Buah, Anies Malah Menyalahkan Orang Lain"