Pengamat : Siapa Pun Presidennya di Indonesia, Tak Mungkin Tak Kerjasama dengan China
Menurut pengamat, siapa pun Presiden di Indonesia tidak mungkin tak kerjasama dengan China.
lihat foto
Menurut dia, sentimen soal China juga terjadi di Pilpres 2014 dan 2019, dimana Joko Widodo kerap diisukan sebagai antek asing, khususnya China.
"Pemilu yang disebut spektakuler karena polarisasinya begitu tinggi, membuat khawatir kita saat itu. Ternyata juga terefleksi ketika masing-masing pihak bicara tentang negara mana yang sebaiknya lebih dekat dalam hubungan diplomasi kita ke depan," lanjut dia.
"Jelas waktu itu kubu Prabowo-Sandi memilih berjarak dengan asing, siapapun itu, apalagi China. Sementara yang lain nganggap kerja sama dengan asing itu bagian upaya terintegrasi secara global untuk meningkatkan perekonomian. Di Pilkada DKI itu yang belum lama berlalu, itu kan juga mirip-mirip," tutur Dinna. (Kompas.com/ Dylan Aprialdo Rachman)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menurut Pengamat, Siapa Pun Presiden Indonesia, Tak Mungkin Tak Kerja Sama dengan China", https://nasional.kompas.com/read/2020/01/12/22153131/menurut-pengamat-siapa-pun-presiden-indonesia-tak-mungkin-tak-kerja-sama?page=all#page2.
Menhan Prabowo Dikritik karena Lembek pada China di Perairan Natuna, Selalu Sebut Negara Sahabat
TRIBUNMATARAM.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikritik karena sikapnya yang tak tegas pada China di perairan Natuna.
Tapi, Prabowo Subianto justru meminta beberapa pihak agar tak semakin memanaskan suasana.
Prabowo terus menyebut bahwa China adalah negara sahabat yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara negosiasi.
Prabowo Subianto pun memberikan tanggapan terkait kritik terhadap dirinya yang dinilai tak tegas soal konflik Natuna.
Kritik tersebut disampaikan oleh juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid.
Muhammad Kholid menuturkan bahwa Prabowo harus bertindak tegas dan tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.
• Tanggapi Perbedaan Sikap Menteri Tangani China Masuk Perairan Natuna, Jokowi Angkat Bicara
Selain untuk Prabowo Subianto, Muhammad Kholid juga menyampaikan kritikan pada pemerintah.
Muhammad Kholid meminta pemerintah bersikap keras dan tak boleh lembek terhadap China soal sengketa perairan Natuna.
"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi juga mengaku sangat merindukan sikap tegas Prabowo ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna.
• Beda dengan Susi Pudjiastusi, Menteri KKP Tanggapi Santai China Masuk Natuna, Kita Harus Cool
Saat ini, kata Dedi, Prabowo menjadi Menteri Pertahanan RI dan diminta bertindak ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna, Kepulauan Riau."Pak Prabowo kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi kepada Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).
