Pemerintah Tegas Menolak Pemulangan 698 WNI Eks ISIS ke Indonesia, Khawatirkan Hal Ini
Simpang siur nasib 689 WNI teroris pelintas batas dan eks ISIS kini telah berakhir.
lihat foto
Diminta kaji ulang
Menanggapi keputusan pemerintah tersebut, Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang keputusan tidak memulangkan WNI yang diduga teroris lintas batas, terutama mantan anggota ISIS, ke Indonesia.
"Pemerintah perlu meninjau ulang rencana kebijakan tersebut (tidak memulangkan).
Sebab, dengan tidak memulangkan mereka, sama saja artinya pemerintah lepas tanggung jawab dari kewajiban konstitusionalnya untuk ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan global," kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2020).
• Permintaan Maaf dari Galih Ginanjar untuk Fairuz A Rafiq Ternyata Disisipi Promo Album Baru!
Ghufron menyatakan, opsi memulangkan mereka juga sebenarnya harus dilakukan secara cermat.
Pemerintah dinilainya perlu menyusun kebijakan yang komprehensif guna memastikan bahwa pemulangan mereka tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan di masyarakat.
Pemerintah, menurut Ghufron, dinilai memiliki modal yang cukup secara legal dan institusional dalam menangani terorisme secara komprehensif, baik dari sisi pencegahan, penindakan dan deradikalisasi.
"Kita punya perundang-undangan yang cukup memadai untuk memulangkan mereka.
Secara kelembagaan kita punya instansi yang punya sumber daya, misalnya Kemenag, Kemensos, BNPT, Kepolisian dan lainnya," kata dia.
"Di sisi lain pemerintah bisa mengembangkan peran stakeholder masyarakat.
Saya kira ini yang ditunggu masyarakat bagaimana langkah konkret kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan ini," ujar dia.
Kedepankan proses hukum
Sementara itu Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengingatkan pemerintah untuk tetap terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap WNI yang teridentifikasi dalam kelompok teroris ISIS.
Taufan menjelaskan, Indonesia tidak boleh absen dalam proses hukum WNI yang teridentifikasi terlibat menjadi kombatan eks ISIS.
"Ya, pertanyaannya sekarang adalah lantas langkah pemerintah apa? Dalam rangka penegakan hukum ya.
