Breaking News:

Virus Corona

2 Provinsi dan 5 Kabupaten atau Kota yang Masih Jalani PSBB, Satgas Covid-19: Membatasi Mobilitas

Dua provinsi dan lima kabupaten/kota yang masih melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19.

Editor: Asytari Fauziah
covid19.go.id
Peta sebaran kasus Corona di Indonesia per provinsi 

TRIBUNMATARAM.COM Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, ada dua provinsi dan lima kabupaten/kota yang masih melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19.

"Ada dua provinsi yaitu DKI Jakarta dan Banten, dan masih ada lima kabupaten/kota yang juga sedang menjalankan PSBB yaitu Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok," kata Wiku di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Wiku mengatakan, di masa pandemi Covid-19 mobilitas penduduk memang harus dibatasi.

Saat Anies Baswedan Umumkan PSBB Total di Jakarta, Satgas Covid-19 Sebut Belum Koordinasi

Sebab, kata dia, mobilitas penduduk bisa menimbulkan potensi penularan Covid-19 terutama pada kelompok rentan.

"Dengan adanya pandemi ini maka memang mobilitas penduduk itu harus dibatasi agar betul-betul potensi penularan itu bisa dicegah" ujarnya.

Petugas gabungan menghukum warga yang tidak menggunakan masker dengan melakukan baris berbaris saat patroli penegakan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jl. Matraman Raya, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/5/2020). Dalam kegiatan patroli PSBB tersebut, target penegakan untuk masyarakat yang tidak mengunakan masker dijalanan.
Petugas gabungan menghukum warga yang tidak menggunakan masker dengan melakukan baris berbaris saat patroli penegakan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jl. Matraman Raya, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa (19/5/2020). Dalam kegiatan patroli PSBB tersebut, target penegakan untuk masyarakat yang tidak mengunakan masker dijalanan. (KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

Wiku menjelaskan, ada kemungkinan orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain sudah terinfeksi Covid-19, sehingga ketika berpindah tempat justu menularkan ke penduduk lain di daerah tersebut.

"Karena biasanya terjadinya penularan apabila orang yang kemungkinan sakit dia tidak tahu dan pindah ke tempat lain di mana ada orang yang rentan untuk bisa terkena infeksi," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, perlu diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah.

Wiku mengatakan, PSBB dilakukan juga dalam rangka membatasi mobilitas penduduk di masa pandemi.

"PSBB itu juga dalam rangka untuk membatasi mobilitas penduduk di wilayahnya masing-masing sehingga tidak tertular dari satu tempat ke tempat yang lain," ucap dia.

Ridwan Kamil Sarankan Anies Baswedan Hati-hati Soal PSBB, Sayangkan Rp 300 Triliun Langsung Lari

Sebelumnya, Pakar Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan mengatakan, ada korelasi antara pergerakan (mobilitas) penduduk dengan tingginya penambahan kasus positif Covid-19.

Jika mobilitas penduduk tinggi di suatu waktu, jumlah kasus Covid-19 semakin banyak pada waktu tersebut.

"Kita lihat ada korelasi antara pergerakan penduduk dengan jumlah kasus.

Artinya semakin banyak penduduk bergerak, jumlah kasus Covid-19 itu makin banyak pada hari itu," ujar Iwan dalam talkshow bersama Satgas Penanganan Covid-19 yang ditayangkan secara daring di kanal YouTube BNPB, Jumat (11/9/2020).

Menurut Iwan, pergerakan masyarakat bisa dilihat secara harian maupun ketika libur panjang.

Pergerakan harian dengan intensitas tinggi biasanya terjadi di pagi hari dan di sore hari.

"Yakni pada saat orang berangkat ke kantor di pagi hari dan ketika pulang dari kantor di siang hari," kata dia.

Epidemiolog menyambut baik

PSBB
PSBB (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Keputusan yang diambil Anies disambut baik oleh pakar epidemiologi Indonesia.

Ahli epideiomologi dari Universitas Airlangga Surabaya, Windhu Purnomo menyampaikan PSBB sudah seharusnya dilakukan.

Namun dia memberi catatan, PSBB ini harus dilakukan dengan serius dan tidak main-main lagi seperti enam bulan lalu.

"PSBB yang sekarang ini tentunya harus sungguh-sungguh. Karena menurut pengalaman yang kita lihat, PSBB yang lalu-lalu tidak sungguh-sungguh sebetulnya," kata Windhu kepada Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

"Hanya namanya PSBB tetapi masih banyak hal yang dilanggar dan tanpa ada sanksi tegas."

Windhu melihat, saat ini Indonesia sedang berada di fase kritis dengan angka kasus positif Covid-19 lebih dari 200.000.

Angka yang dikonfirmasi ini bisa jadi lebih sedikit dibanding kasus di lapangan mengingat angka testing di Indonesia lebih sedikit dibanding standar.

Selain itu, Windhu mengingatkan bahwa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) atau pusat pengendalian dan pencegahan penyakit AS telah mengeluarkan peringatan level tiga untuk kasus Covid-19 di Indonesia.

Dalam laman resminya, CDC merekomendasikan para turis untuk menghindari semua perjalanan internasional yang tidak penting ke Indonesia.

"Level 3, level tertinggi. Orang tidak boleh datang ke Indonesia, orang yang di Indonesia pun tidak boleh keluar," kata Windhu.

"Level 3 sudah sangat menyeramkan. Banyak negara sudah nge-banned kita," imbuhnya.

Windhu mengatakan, level tiga adalah level yang sangat menyeramkan dan tak heran banyak negara telah melarang warganya untuk mendatangi Indonesia sementara itu.

Sebab itu, penanganan di DKI Jakarta dan seluruh Indonesia pun tidak bisa main-main lagi.

"DKI (Jakarta) bagus akan menerapkan PSBB mulai tanggal 14 (September). Tetapi betul-betul harus serius," ujar Windhu.

Dia menyampaikan, PSBB yang serius maksudnya jangan sampai ada pergerakan manusia baik di dalam wilayah maupun di luar wilayah.

Seperti kita tahu, penularan virus corona SARS-CoV-2 melalui kontak antar manusia.

Sementara itu, pakar epidemiologi Indonesia di Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa PSBB merupakan strategi tambahan untuk menghadapi suatu pandemi.

Upaya ini bertujuan untuk mencegah atau mengurangi mobilitas manusia agar penularan Covid-19 tidak meluas.

Namun di sisi lain, hal ini juga harus dibarengi dengan testing atau pengujian melalui tes PCR dan tracing atau pelacakan orang kontak erat kasus Covid-19.

"Dengan membatasi pergerakan orang akan meminimalisir terjadinya risiko penularan. PSBB ini untuk memberi waktu pada rumah sakit untuk merawat pasien yang saat ini (jumlahnya) membludak," kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

 Lebih dari Sebulan PSBB, Tren Kasus Pasien Virus Corona di Jakarta Grafiknya Masih Naik Turun

Sanksi tegas

Dengan kondisi Indonesia saat ini, aturan PSBB seharusnya juga dibarengi dengan sanksi hukum yang tegas.

"Kalau tidak ada sanksi tegas, pelanggaran sangat mungkin terjadi," ujar Windhu.

Dia menyampaikan, sanksi yang tegas seharusnya bukan hanya ditujukan untuk tiap individu. Namun juga berlaku untuk korporasi atau lembaga apapun yang melanggar PSBB ini.

Oleh sebab itu, Windhu berharap segera diterbitkan payung hukum yang jelas dan keras untuk pelanggaran PSBB.

"Kita enggak bisa kalau hanya sekadar mengimbau atau menyerahkan ke kesadaran masyarakat, enggak bisa," katanya.

"Masyarakat yang bandel bukan main banyaknya. Bukan hanya masyarakat, pejabat yang bandel juga banyak. Tidak memberikan keteladanan dan sebagainya."

Dia bahkan menilai, sanksi pidana dapat diterapkan bagi pelanggar PSBB.

"Karena kalau kita sengaja melanggar (PSBB), kita sebenarnya membunuh orang lain, bukan hanya membunuh diri sendiri," tutupnya. (Kompas.com/ Sania Mashabi/ Jessi Carina/ Gloria Setyvani Putri)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Satgas Covid-19: Ada 2 Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota yang Masih Terapkan PSBB" dan "Jakarta Terapkan PSBB Total, Epidemiolog Minta Jangan Main-main Lagi".

BACA JUGA di Tribunnewsmaker.com dengan judul Satgas Covid-19 Sebut 2 Provinsi & 5 Kabupaten atau Kota yang Jalani PSBB untuk Batasi Mobilitas.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved