Breaking News:

Kontroversi UU Cipta Kerja

POPULER Tak Hanya Bantah PHK Sepihak, Jokowi Juga Ungkap Soal Cuti Dihapus di Cipta Kerja, Faktanya?

Selain membantah soal PHK sepihak, Jokowi juga tidak membenarkan bahwa ketentuan cuti dihapus.

(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)
Presiden Joko Widodo 

TRIBUNMATARAM.COM - Selain membantah soal PHK sepihak, Jokowi juga tidak membenarkan bahwa ketentuan cuti dihapus.

Dalam pernyataannya menjawab kontroversi UU Cipta Kerja, Jokowi membantah sejumlah hal.

Salah satunya terkait ketentuan cuti yang dihapus.

Presiden Joko Widodo membantah kabar bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai berbagai jenis cuti, seperti cuti melahirkan dan cuti sakit, bagi pekerja.

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

 Presiden Jokowi Bantah UU Cipta Kerja Permudah PHK Sepihak, Ini Fakta Sebenarnya

 Video Viral Emak-emak Naik Motor Bawa Puluhan Bebek Tembus Demo, Mahasiswa & Polisi Buka Jalan

Jokowi memastikan bahwa UU Cipta Kerja tetap mengharuskan perusahaan memberikan hak cuti kepada para pekerjanya.

"Adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan, dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin," kata Jokowi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2020).

Bagaimana faktanya?

Kenyataannya, Jokowi benar bahwa tak ada penghapusan cuti seluruhnya. Namun, dalam UU Cipta Kerja ada ketentuan terkait cuti yang diubah dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Misalnya Pasal 79 UU Ketenagakerjaan.  

Di dalam pasal tersebut, ada poin khusus yang mewajibkan perusahaan tertentu memberikan hak cuti atau istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan.

Halaman
1234
Editor: Asytari Fauziah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved