POPULER Akhirnya Draf UU Cipta Kerja Terjawab, Sudah Dikirim ke Jokowi, Masyarakat Belum Bisa Akses

Dia mengatakan, upaya mengubah substansi seperti menambahkan ayat atau pasal dalam RUU yang telah disetujui di paripurna merupakan tindak pidana.

"Tentu kami tidak berani dan tidak akan memasukkan selundupan pasal. Itu sumpah jabatan kami. Karena itu merupakan tindak pidana apabila ada selundupan pasal," ucap Azis.

Bantahan Jokowi

Presiden Jokowi bantah PHK sepihak terdapat dalam UU Cipta Kerja, ini fakta sebenarnya.

Presiden Jokowi akhirnya angkat bicara terkait kontroversi UU Cipta Kerja.

Dalam pernyataannya, Jokowi menyebut banyak disinformasi dan hoaks yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja mendapat penolakan masyarakat.

Salah satunya soal pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jokowi membantah UU Cipta Kerja akan mempermudah perusahaan melakukan PHK sepihak terhadap karyawannya.

"Apakah perusahaan bisa PHK kapan pun secara sepihak? Tidak benar. Yang benar perusahaan tidak bisa PHK secara sepihak," kata Jokowi dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (9/10/2020).

• AKHIRNYA Jokowi Jawab Hoax-hoax UU Ciptaker Provokasi Buruh, Menkopolhukam: Tak Mungkin Sengsarakan

• POPULER Dosen Dukung Mahasiswa Turun Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Liburkan Kuliah & Beri Nilai A

Bagaimana faktanya?

Jika membandingkan UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka ada sejumlah aturan yang berubah terkait PHK.

Pasal 161 UU Ketenagakerjaan mengatur, pengusaha dapat melakukan PHK jika pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur di perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Namun, PHK baru bisa diberlakukan setelah pekerja diberikan surat peringatan hingga tiga kali secara berturut-turut.

Pasal tersebut dihapus melalui UU Cipta Kerja.

Sebagai gantinya, dalam UU Cipta Kerja ditambahkan pasal 154A huruf j yang mengatur hal serupa.