FPI Tak Terima Cuma Kerumunan Habib Rizieq yang Jadi Masalah, Gibran Rakabuming Ikut Disentil

Tak terima hanya kerumunan Habib Rizieq yang dipermasalahkan, FPI singgung kerumunan Gibran Rakabuming saat mendaftar di KPU Solo.

KOMPAS.com / Garry Andrew Lotulung
Gibran Rakabuming 

TRIBUNMATARAM.COM - Tak terima hanya kerumunan Habib Rizieq yang dipermasalahkan, FPI singgung kerumunan Gibran Rakabuming saat mendaftar di KPU Solo.

Calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara setelah namanya disinggung Aziz Yanuar, pengacara Front Pembela Islam ( FPI) terkait keramaian yang muncul saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo pada 4 September 2020.

Gibran meminta kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk langsung menegurnya.

Baca juga: Kecewa Massa Habib Rizieq Difasilitasi, Relawan Covid19 Mundur, Kepala BNPB: 8 Bulan Saya Tak Pulang

Baca juga: POPULER Habib Rizieq Akui Langgar Protokol Kesehatan : Mudah-mudahan Kita Dijauhkan dari Penyakit

Dirinya juga siap menerima segala konsekuensi jika terbukti melanggar protokol kesehatan.

"Kalau ada sesuatu yang salah monggo langsung ditegur. Saya siap ditegur dan mendapatkan hukuman," kata putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut di Solo, Jawa Tengah, Rabu (18/11/2020).

Seperti diketahui, pernyataan muncul setelah Aziz mengkritik langkah polisi saat mengusut pelanggaran protokol kesehatan dalam acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Sabtu lalu.

Menurutnya, polisi tidak adil karena hanya mempermasalahkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq dan FPI.

Padahal, banyak kegiatan lain di berbagai daerah yang menimbulkan kerumunan namun tidak ditindak.

Aziz pun menyebut salah satunya acara yang digelar Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU Kota Solo beberapa waktu lalu.

"Gibran daftar wali kota Solo, ngumpul banyak massa, enggak pakai masker, enggak jaga jarak, enggak masalah," kata Aziz kepada Kompas.com, Selasa (17/11/2020).

Sementara itu, Gibran mengaku sudah menaati peraturan soal peraturan yang diterapkan pemerintah dan KPU Solo.

"Sudah di bawah 50 orang," kata Gibran.

Sebagai informasi, KPU Solo mengizinkan ada rombongan yang mengantar pasangan calon saat mendaftarkan sebagai peserta Pilkada.

Namun, jumlah pengantar dibatasi hanya 50 orang. Selain itu, dalam setiap agendanya selama Pilkada, Gibran mengaku ada Bawaslu yang selalu mengawasi.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved