Breaking News:

Subsidi Pekerja Terdampak Pandemi

Tak Terima Subsidi Gaji? Bisa Jadi Kamu Termasuk Kendala Ini, Rekening Bermasalah hingga Dibekukan

Penyaluran subsidi gaji karyawan diakui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menemui beberapa kendala.

Shutterstock
Ilustrasi uang Bantuan Langsung Tunai / BLT 

TRIBUNMATARAM.COM - Sederet kendala penyaluran subsidi gaji karyawan, 2,4 juta penerima tak lolos verifikasi.

Penyaluran subsidi gaji karyawan diakui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menemui beberapa kendala.

Dia mengungkapkan beberapa kendala dalam proses pencairan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji yang disalurkan kepada para pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta.

Ilustrasi gaji dan kartu BPJS Ketenagakerjaan.
Ilustrasi gaji dan kartu BPJS Ketenagakerjaan. (Kolase Tribun Timur: Shutterstock, BPJS Ketenagakerjaan)

Baca juga: POPULER Belum Dapat Subsidi Gaji Tahap 3 Termin Kedua? Jangan Panik, Bisa Hubungi Call Center Ini

Baca juga: Kontak Resmi yang Bisa Dihubungi Jika Belum Dapat Subsidi Gaji Tahap 3 Gelombang Kedua

Ida menjelaskan, dalam proses penyaluran subsidi upah kendala utamanya adalah status rekening dan data penerima bantuan.

"Yang pertama ada rekening penerima bantuan bermasalah, rekeningnya terduplikasi, rekening sudah tutup, tidak valid, pasif, atau dibekukan, atau nomor rekening tidak sesuai dengan yang didata" jelas Ida ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu (25/11/2020).

Selain itu, Ida menjelaskan, data penerima bantuan yang merupakan BPS Ketenagakerjaan ternyata tidak lengkap.

Ida pun mengatakan untuk mengatasi kendala tersebut, Kemenaker menjalankan rekomendasi KPK dalam proses penyaluran BSU tahap kedua.

Pihak Kemenaker melakukan pemadanan data dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait data peneriman program subsidi upah. Hal itu sebelumnya sempat membuat proses penyaluran bantuan subsidi upah tidak sesuai dengan jadwal.

Selain pemadanan data dengan DJP, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan juga melakukan penyesuaian data dengan pihak Kartu Prakerja.

"Ini konsekuensi yang kami harus jalankan karena melakukan rekomendasi dari KPK, kemudian dilakukan juga pemadanan data dari data penerima porgram Kartu Prakerja untuk make sure mereka tidak menerima bantuan Kartu Prakerja," jelas dia.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved