Berita Terpopuler

POPULER Menterinya Kembali Terjerat Kasus Suap, Jokowi Dukung KPK Berantas Korupsi

Ditangkapnya Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya ditanggapi oleh Jokowi.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan menerima hadiah atau janji terkait perizinan tambak usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya. 

Kabar penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu dini hari mengejutkan masyarakat.

Menteri dari Partai Gerindra itu ditangkap terkait dugaan korupsi dalam kasus ekspor benih lobster.

Baca juga: BREAKING NEWS! Edhy Prabowo Menteri Kelautan Ditahan KPK Tadi Malam, Apa Kasusnya? Ini Jawaban KPK

Baca juga: Sederet Nama Menteri yang Dianggap Layak Diganti, Mendikbud Nadiem Makarim hingga Edhy Prabowo

Saat dikonfirmasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum bisa mengomentari penangkapan Edhy dini hari tadi.

Ilustrasi tahanan
Ilustrasi tahanan (Istimewa)

Alasannya karena informasi masih simpang siur.

"Kami belum bisa berkomentar apapun, karena informasi yang diterima masih simpang siur. Kami akan memberi keterangan ketika sudah ada kejelasan. Terima kasih," kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Tb Ardi Januar saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/11/2020).

Namun jauh-jauh hari sebelum ditangkap, Edhy sempat melontarkan kata-kata siap diaudit terkait dilegalkannya ekspor benih lobster.

Kata-kata itu dia lontarkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Senin (6/7/2020).

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com pada Rabu, 8 Juli 2020, Edhy mengaku siap diaudit atas keputusannya mengeluarkan izin ekspor benih lobster, termasuk audit proses seleksi perusahaan penerima izin ekspor.

Namun sebelum melontarkan kata-kata itu, Edhy sempat berceloteh mengenai ketidaktahuannya jika ada orang-orang dari Partai Gerindra yang mendaftar jadi calon eksportir benih lobster.

Sebab, pendaftaran perusahaan eksportir benih lobster ditangani oleh tim yang terdiri dari semua eselon I KKP, termasuk pihak inspektorat yang tugasnya mengawasi. Dia memastikan tidak mencampuri apalagi mengintervensi proses pemberian izin bagi pendaftar eksportir benih lobster.

"Ada tim sendiri yang memutuskan izin ini, terdiri dari semua dirjen, termasuk irjen. Silakan saja kalau curiga, itu biasa. Silakan audit, cek, KKP sangat terbuka," kata Edhy.

Siap dikritik

Selain siap diaudit, Edhy menyatakan siap dikritik karena adanya keterlibatan beberapa kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di nama-nama calon eksportir benih lobster yang telah diverifikasi oleh KKP.

Lagipula kata dia, dari 26 perusahaan yang namanya sudah diekspor sejak awal, hanya ada beberapa nama kader Gerindra yang dikenalnya.

"Kalau memang ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diceritakan itu? Mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Sisanya 26 orang (perusahaan) itu, semua orang Indonesia," kata Edhy dalam kesempatan yang sama.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved