Breaking News:

UPDATE Kasus Berenang Bisa Hamil, PTUN Batalkan Keputusan Presiden Soal Pemberhentian Eks KPAI Sitti

PTUN batalkan keputusan Presiden soal pemberhentikan eks komisioner KPAI, Sitti Hikmawatty.

(TRIBUNJAKARTA/Muhammad Rizki Hidayat)
Komisioner KPAI bidang Kesehatan, Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), Sitti Hikmawatty, saat diwawancarai (21/2/2020). 

TRIBUNMATARAM.COM - Masih ingat dengan kasus berenang bisa hamil Sitti Hikmawatty?

Kini ada update terbaru terkait kasus tersebut.

PTUN membatalkan keputusan presiden soal pemberhentikan eks Komisioner KPAI, Sitti. Berikut ulasan lengkapnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan permohonan eks komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sitti Hikmawatty melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tentunya, ini berkaitan pemberhentian Sitti Hikmawatty sebagai Komisoner KPAI soal pernyataan dirinya yang menyebut orang bisa hamil karena berenang bareng di kolam renang dengan lelaki lain.

Kuasa Hukum Sitti Hikmawatty, Feizal Syahmenan mengatakan bahwa keputusan PTUN itu dibacakan pada sidang yang digelar pada Kamis (7/1/2021) sore.

Komisioner KPAI bidang Kesehatan, Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), Sitti Hikmawatty, saat diwawancarai (21/2/2020).
Komisioner KPAI bidang Kesehatan, Narkotika Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA), Sitti Hikmawatty, saat diwawancarai (21/2/2020). ((TRIBUNJAKARTA/Muhammad Rizki Hidayat))

"Yaa benar, sudah diputuskan kemarin sore oleh PTUN Jakarta," kata Feizal saat dihubungi Tribunnews, Jumat (8/1/2021).

Dalam salinan keputusan itu, PTUN menyatakan untuk membatalkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd.

Baca juga: Sitti Hikmawati Terima Putusan Pemecatan dari Jokowi, Namun Beri Pesan ini untuk Presiden Indonesia

"Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Periode Tahun 2017- 2022 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2020, atas nama DR. Sitti Hikmawatty, S.ST., M.Pd.," bunyi salinan putusan yang diterima Tribunnews dari Kuasa Hukum Sitti Hikmawatty, Feizal Syahmenan.

Saat ini, Feizal mengatakan pihaknya tengah menunggu sikap dari Presiden atas putusan tersebut.

Halaman
1234
Editor: Irsan Yamananda
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved