Breaking News:

Penanganan Covid

Sempat Ditawarkan Gratis, Menkes Mulai Buka Opsi Vaksin Mandiri untuk Perusahaan, Syaratnya 1

Diingatkan, vaksinasi mandiri itu bukan perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.

Editor: Salma Fenty Irlanda
tangkap layar youtube sekneg
Vaksinasi covid-19 dimulai secara nasional mulai Rabu (13/1/2021) ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan disuntik vaksin covid-19 pertama kali. 

TRIBUNMATARAM.COM - Sempat ditawarkan gratis ke seluruh masyarakat, Menkes tawarkan opsi vaksinasi mandiri oleh perusahaan agar berjalan lebih cepat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin baru-baru ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan vaksinasi mandiri untuk diberikan kepada perusahaan.

Namun, ada syarat yang diajukan oleh Budi saat pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.

Diingatkan, vaksinasi mandiri itu bukan perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawannya.

"Bolehnya untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih," ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Kandungan yang tertera dalam kemasan Vaksin Covid-19 Sinovac.
Kandungan yang tertera dalam kemasan Vaksin Covid-19 Sinovac. ((Ahmad Utomo via WhatsApp))

Budi menjelaskan, perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19.

Dengan demikian, harapannya vaksinasi Covid-19 dapat berjalan lebih cepat.

"Mungkin itu bisa kita berikan (izin). Saya lihat kalau seperti ini sebaiknya pengadaannya di luar pemerintah saja, pengadaannya bisa dilakukan oleh swasta dan mereka bisa pengadaan sendiri," kata dia.

Baca juga: Raffi Ahmad Mulai Rasakan Efek Samping Disuntik Vaksin Covid-19, Tapi Malah Keluyuran Tanpa Maker

Baca juga: Testimoni Presiden Jokowi setelah Disuntik Vaksin Covid-19, Tensi Normal : Gak Terasa

Syaratnya, vaksin Covid-19 yang dibeli harus sesuai dengan yang diiizinkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Selain itu, data penerima vaksin juga harus dilaporkan kepada pemerintah sehingga tidak ada tumpang tindih.

"Vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM. Dan datanya harus satu dengan kita (pemerintah), karena saya tidak mau nanti datanya berantakan lagi," ucap Budi.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved