AHY Akui Posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Terancam Upaya Kudeta, Moeldoko Terseret

TRIBUNMATARAM.COM - Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat mengungkapkan jika saat ini posisinya tengah terancam.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini membeberkan ada upaya kudeta di tubuh Partai Demokrat.

Lebih lanjut, dirinya menyebut ada gerakan yang ingin mengambil alih posisi ketua umum partainya secara paksa.

AHY menuding ada pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo yang terlibat dalam gerakan "kudeta" tersebut.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Dalam konferensi pers, AHY tidak menyebut nama pejabat yang dimaksud. Namun, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis.

Baca juga: INGATKAN Bahaya Politik Identitas, SBY Kenang Gagal Jadi Calon Wapres Megawati, Demokrat Kalah 2014

Baca juga: Komentar Partai Demokrat Tanggapi Tak Ada Kader yang Masuk Kabinet Indonesia Maju

"Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden," kata Herzaky menambahkan.

AHY mengungkapkan, gerakan kudeta itu didalangi oleh lima orang, salah satunya sosok yang ia sebut sebagai pejabat pemerintah.

Empat orang lainnya berasal dari Partai Demokrat, yakni seorang kader aktif, kader yang sudah enam tahun tidak aktif, mantan kader yang sudah sembilan tahun dipecat, dan satu mantan kader yang keluar dari partai sejak tiga tahun lalu.