Breaking News:

Aisha Weddings Promosikan Pernikahan Usia Muda Hingga Nikah Siri, PPPA Geram: 'Masyarakat Resah'

PPPA mengaku geram dengan aksi Wedding Organizer (WO) Aisha Weddings yang promosikan pernikahan muda.

fb aisha weddings
Spanduk ajakan menikah muda aisha weddings 

"Kami mengajak semua pihak untuk lebih intensif mencegah perkawinan anak  agar semua anak Indonesia terlindungi," ucap Bintang.

Sebuah penyelenggara acara pernikahan Aisha Wedding, sedang jadi pembicaraan di kalangan perempuan.

Sebab menawarkan layanan nikah siri dan poligami.

Anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan tindakan dari Aisha Wedding tersebut meresahkan masyarakat hingga melukai upaya penghapusan diskriminasi gender. 

 Ogah Cerai, Rey Utami Blak-blakan Sebut Pablo Benua Sering Minta Poligami: Kecewa Iya, Marah Enggak

 Poligami Dijadikan Prinsip, Kiwil Mengaku Besok Menikah Juga Gampang, Tapi Bertahannya Sulit

"Tindakan yang dilakukan penyelenggara Aisha Wedding, bukan hanya meresahkan masyarakat."

"Tetapi melukai sendi-sendi upaya penghapusan diskriminasi gender yang masih muncul dan sengaja disuburkan oleh pihak yang tidak patuh pada Kebijakan Nasional dalam rangka upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara terutama perempuan dan anak," ujar Ninik, kepada Tribunnews.com, Rabu (10/2/2021). 

Menurut Ninik, perempuan dan anak perempuan berhak mengenyam pendidikan yang tinggi, berhak mendapat perlindungan kesehatan reproduksinya dan lainnya sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Anak. 

Namun, penawaran dari Aisha Wedding dianggap Ninik merusak tatanan kaum muda Indonesia. 

 Jalani Sidang Perdana Perceraian dengan Rohimah, Kiwil: Saya Punya Prinsip, Saya Pelaku Poligami

Apalagi saat ini pemerintah, tokoh agama dan masyarakat sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perkawinan anak, hingga perdagangan anak melalui perkawinan. 

"Tindakan ini dapat dikategorikan tindak pidana perdagangan orang UU 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, berlapis dengan kejahatan terhadap UU Perlindungan Anak (UU No.23 Tahun 2002 dan UU No.35 Tahun 2014) dan UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 dan UU No.16 Tahun 2019 karena ada unsur menganjurkan perkawinan anak," kata Ninik. 

Halaman
1234
Editor: Irsan Yamananda
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved