Breaking News:

Perpres Miras Dicabut, PBNU Minta Pemerintah Tak Sembrono Lagi: Tidak Ada Pertimbangan Agama & Etika

Jokowi mencabut perpres soal miras setelah mendapatkan desakan dari beberapa pihak.

KOMPAS.com/Achmad Faizal
Said Aqil 

TRIBUNMATARAM.COM - Jokowi mencabut perpres soal miras setelah mendapatkan desakan dari beberapa pihak.

Mengenai hal ini, pihak PBNU angkat bicara.

Mereka meminta agar pemerintah lebih memikirkan pertimbangan dari sisi agama dan etika.

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj meminta agar pemerintah tidak lagi sembrono dalam membuat aturan.

Hal ini berkaitan dengan munculnya lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi minuman keras.

"Saya harapkan, lain kali tidak terulang lagi seperti ini. Jadi tidak kelihatan sekali sembrono, sembarangan begitu," ucap Said Aqil di Kantor PBNU, Jln Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (2/3/2021).

Baca juga: Dianggap Diam Saat Presiden Berencana Buka Keran Izin Investasi Miras, Ustaz Yusuf Mansur Buka Suara

Baca juga: Minta Rencana Izin Investasi Miras Ditinjau Ulang, Legislator PPP Singgung Penembakan di Cengkareng

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (Tribunnews.com/ Larasati Dyah Utami)

Menurut Said Aqil, tidak ada pertimbangan dari sisi agama, etik hingga kepentingan masyarakat dari lahirnya aturan soal investasi minuman keras tersebut.

"Tidak ada pertimbangan yang bersifat agama, bersifat etik, bersifat kemasyarakatan langsung," tutur Said Aqil.

Dirinya menyebut bahwa investasi minuma keras akan menimbulkan banyak permasalahan pada bangsa Indonesia.

Baca juga: Pesan Miras, Oknum Polisi Enggan Bayar Rp 3,3 Juta Lalu Tembak 4 Orang, Kapolda Sampai Minta Maaf

Sehingga, Said Aqil menegaskan bahwa PBNU menolak keras adanya investasi minuman keras.

Halaman
1234
Editor: Irsan Yamananda
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved