Breaking News:

AHY Curhat Soal Dualisme di Demokrat, JK Minta Putra SBY Bersabar: Dulu Golkar Juga Alami Hal Serupa

Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi Jusuf Kalla dan curhat soal dualisme di partainya.

Editor: Irsan Yamananda
Istimewa via Tribunnews
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi istri Annisa Pohan yang diundang, mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi secara virtual, Senin (17/8/2020). 

Pada kesempatan yang sama AHY menjelaskan bahwa kunjungannya ini untuk meminta masukan tentang dinamika ekonomi dan sosial politik Indonesia saat ini.

Baca juga: Bebas Juni 2020, Nazaruddin Kini Andil Kudeta AHY, Bagi-bagi Uang ke Kader yang Sedia Berkhianat

Selain itu, AHY melihat bahwa Partai Demokrat selalu memiliki hubungan yang baik dengan Jusuf Kalla.

Maka silaturahmi keduanya penting untuk selalu terjaga.

"Bagaimana pun Partai Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik dengan Pak JK."

"Pak JK pernah menjadi Wakil Presiden mendampingi Bapak SBY," jelas AHY.

"Partai Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh Pak JK sebagai Ketua Umum."

"Meskipun mengalami pasang surut, kebersamaan kita dicatat sejarah demokrasi modern di Indonesia," sambungnya.

Adapun konflik Partai Demokrat dengan sejumlah eks kader yang melaksanakan KLB kontra AHY dan mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum, sampai pada tahapan hukum.

Baca juga: Aldi Taher Ngaku Siap Hadiri Podcast Deddy Corbuzier, Namun Ajukan Syarat Undang AHY, Apa Alasannya?

Terbaru, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan yang dilayangkan Partai Demokrat terhadap 10 pihak terkait kisruh kepemimpinan di partai tersebut pada Jumat (12/3/2021).

Gugatan perbuatan melawan hukum dilayangkan Partai Demokrat didampingi Tim Pembela Demokrasi yang beranggotakan 13 praktisi hukum.

Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut para tergugat dinilai telah melanggar sejumlah aturan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

AHY Dilaporkan Ke Bareskrim Polri

Di sisi lain, salah satu inisiator KLB Kontra AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara, Darmizal melaporkan AHY ke Bareskrim Polri.

AHY dilaporkan atas tudingan pemalsuan akta otentik AD/ART Partai Demokrat tentang pendirian.

Dikutip dari Tribunnews, Kuasa Hukum Darmizal, Rusdiansyah menyebut AHY memasukkan nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pendiri Partai Demokrat.

Menurut Rusdiansyah, SBY bukan salah satu pendiri atau founding fathers Partai Demokrat, karena pada akta pendirian Partai Demokrat tahun 2001 tidak ada nama SBY didalamnya.

"Jadi di tahun 2020 saudara AHY diduga kuat melakukan perubahan di luar forum kongres bahwa the founding fathers Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Frangky Rumangkeng.

Sementara pendirian Partai Demokrat di tahun 2001 tidak ada nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat," ungkap Rusdiansyah, Jumat.

Dilema Jokowi Jika Tanggapi Moeldoko Kudeta AHY

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

Pengkhianatan yang dilakukan Moeldoko dengan mengkudeta posisi Ketua Umum Demokrat yang diduduki AHY belum ditanggapi Presiden Jokowi.

Jokowi dinilai sejumlah pihak tengah berada di posisi dilema dan 'serba salah'.

Moeldoko dianggap menyulitkan Jokowi hingga membuatnya tak berdaya.

Jokowi sendiri masih memilih bungkam terkait kudeta yang dilakukan Kepala Staf Presiden itu.

Sejumlah pengamat pun menilai aksi Moeldoko ini sudah mencoreng nama baik Istana.

Apalagi ia menjabat sebagai orang terdekat Presiden.

Tak pelak, opsi pemecatan kepada Moeldoko pun mencuat.

Setidaknya, evaluasi harus dilakukan Jokowi kepada mantan Panglima TNI era SBY tersebut.

Baca juga: Kenang Momen Selamati Moeldoko, Dipo Alam Kecewa Eks Panglima TNI Khianati SBY Kehormatan Pupus

Baca juga: Moeldoko Dinilai Sulitkan Jokowi dengan Kudeta AHY, Presiden Masih Diam Saja : Beban Istana

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai seharusnya Jokowi mengevaluasi Moeldoko terkait aksi politik yang dilakukan oleh anak buahnya tersebut.

Dikutip TribunMataram.com dari Kompas.com, Pangi juga mengatakan, Jokowi wajib memecat Moeldoko secara tak hormat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan."

"Ini sudah mencoreng wajah Presiden, menjadi beban Istana, karena beliau pejabat negara (di lingkaran Istana),” ujar Pangi, Selasa (9/3/2021).

Pangi mengaku khawatir jika aksi pembajakan seperti yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, bisa dilakukan pejabat pemerintah lainnya.

Hal ini tentu akan merusak sistem kepartaian yang menunjang demokrasi saat ini.

Lebih lanjut, Pangi menyarankan agar Jokowi menyatakan ketidakterlibatannya dalam aksi pembajakan yang dilakukan Moeldoko.

Presiden Joko Widodo didampingi Menkopolhukam, Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menerima Amien Rais beserta sejumlah perwakilan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2021). Kedatangan Amien Rais beserta KH Abdullah Hehamahua, KH Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Ahmad Wirawan Adnan, Mursalim, dan Ansufri Id Sambo guna membahas laporan Komnas HAM terkait peristiwa tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Cikampek beberapa waktu lalu. Seusai pertemuan, Presiden Jokowi mengantar Amien Rais dan rombongan sampai ke pintu depan Istana Merdeka. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo didampingi Menkopolhukam, Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menerima Amien Rais beserta sejumlah perwakilan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2021). Kedatangan Amien Rais beserta KH Abdullah Hehamahua, KH Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Ahmad Wirawan Adnan, Mursalim, dan Ansufri Id Sambo guna membahas laporan Komnas HAM terkait peristiwa tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Cikampek beberapa waktu lalu. Seusai pertemuan, Presiden Jokowi mengantar Amien Rais dan rombongan sampai ke pintu depan Istana Merdeka. (Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr)

Jika Jokowi tetap diam, ujar Pangi, justru akan menguatkan dugaan keterlibatan Istana dalam konflik Demokrat.

Sebagai bentuk ketegasan Istana tak terlibat, Pangi menyebut pemerintah bisa menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak mengikuti aturan AD/ART partai.

Hal ini dilakukan sebagai tindakan pemerintah untuk meyakinkan tak adanya dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Demokrat.

“Pemerintah juga harus meyakinkan tidak ada dualisme kepengurusan dengan menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam tayangan Mata Najwa terbaru, pengamat politik President University, Muhammad AS Hikam menganggap Moeldoko sudah membuat Jokowi dalam posisi serba salah hingga memilih diam.

Ia pun mengurai kemungkinan alasan Jokowi tetap diam soal isu kudeta ini.

Anggapan Hikam ini disampaikan saat awalnya ia ditanya soal sikap Jokowi yang terkesan diam atas terlibatnya Moeldoko dalam kudeta Partai Demokrat.

Baca juga: Moeldoko Hilang setelah Kudeta AHY, Kesibukannya Diungkap, Jawab Kemungkinan Nyapres 2024

Baca juga: Reaksi Pejabat Soal Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Versi KLB: Jokowi Kaget, Yasonna Berjanji Objektif

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Hikam mengatakan, sikap diam Jokowi bisa diartikan berbagai hal.

"Kalau saya melihat ada beberapa cara menginterpretasi ya diamnya Pak Jokowi ini."

"Diam karena memang tidak ingin disebut sebagai intervensi atau diam karena memang internal di dalam Istana juga terjadi pergesekan."

"Atau yang ketiga, diam karena memang tidak tahu, bagaimana yang harus dilakukan di dalam soal ini," beber Hikam.

Ia menambahkan, posisi Moeldoko yang saat ini merupakan bagian dari pemerintahan, membuat Jokowi sulit untuk tidak menciptakan reaksi publik bahwa dirinya tak tahu-menahu.

"Bagaimana pun yang namanya KSP Moeldoko itu adalah bagian dari Istana, bagian dari pemerintahan."

"Jadi susah sekali untuk tidak menciptakan satu reaksi publik yang nomor tiga tadi itu, seolah-olah Pak Jokowi tidak berdaya atau tidak tahu bagaimana harus menyikapi ini," terangnya.

Saat ditanya Najwa Shihab soal desakan sejumlah pihak yang meminta Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai KSP, Hikam tak menjelaskan secara gamblang.

Namun, Hikam menilai posisi Moeldoko saat ini mempersulit Jokowi.

"Either way, tapi yang jelas posisi Pak Moeldoko yang masih tetap menjadi bagian dari Istana itu mempersulit Pak Jokowi," tegasnya.

(Kompas/ Tatang Guritno)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "JK Puji Regenerasi Partai Demokrat, Minta AHY Bersabar Hadapi Persoalan Dualisme".

BACA JUGA : di Tribunnewsmaker.com dengan judul AHY Curhat Soal Dualisme di Demokrat, JK Minta Putra SBY Sabar: 'Dulu Golkar Juga Alami Hal Serupa'.

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved