Tidak Ada Larangan Mudik Lebaran 2021 Tuai Polemik, Pemerintah Berdalih : Keputusan Belum Final
Kebijakan tidak adanya larangan mudik Lebaran 2021 yang disampaikan Menteri Perhuhungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menimbulkan pro dan kontra.
lihat foto
Kondisi pandemi belum aman
Sementara itu, ahli kesehatan masyarakat sekaligus epidemiologi dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo menyebut kebijakan tidak adanya larangan mudik Lebaran 2021 tersebut merupakan sesuatu yang tidak benar.
Menurut Windhu, hal seperti itu tidak semestinya dilontarkan pemerintah di tengah situasi darurat kesehatan masyarakat yang belum berakhir.
"Kita harus mengendalikan pergerakan, jangan malah memperbolehkan mudik, itu enggak bener," kata Windhu, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (17/3/2021).
Windhu khawatir, pernyataan yang disampaikan Menhub dalam Rapat Kerja tersebut disalah artikan oleh masyarakat.
"Meskipun kata-katanya bukan anjuran ya, tetapi pernyataan itu seolah-olah bisa ditangkap oleh masyarakat 'kita ini bisa bergerak, bebas', padahal kondisi masih seperti ini," katanya lagi.
Kondisi seperti ini yang dimaksud Windhu adalah tingkat positivity rate (perbandingan kasus positif dengan jumlah yang dites) yang masih jauh di atas ambang aman (di bawah 5 persen).
Meskipun tren dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan penurunan positivity rate, namun hal itu tidak lantas dapat diartikan bahwa kondisi kita sudah aman.
"Beberapa hari terakhir ini membaik lah, tapi membaiknya itu bukan berarti aman, kondisinya belum memungkinkan. Sama sekali belum aman," kata Windhu.
Pemerintah diminta cabut pernyataan
Oleh karena itu, Windhu berharap pemerintah segera mencabut pernyataannya.
Sebab dikhawatirkan masyarakat akan melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari.
Misalnya merencanakan perjalanan, membeli tiket moda transportasi umum dan sebagainya, padahal kondisi masih mungkin berubah, baik ke arah yang positif maupun negatif.
"Pemerintah ini kan punya kendali, jangan kemudian (masyarakat ingin mudik, bosan, stres kemudian dituruti). Di negara lain enggak gitu, apa yang diinginkan masyarakat belum tentu dipenuhi Pemerintah kalau kondisinya belum memungkinkan," papar Windhu.
Misalnya Singapura, Australia, dan Selandia Baru.
