Cerita Sri Mulyono Soal Partai Demokrat: Dikuasai SBY Secara Absolut Sejak Anas Urbaningrum Lengser

Sri Mulyono ungkap cerita perihal Partai Demokrat. Sebut SBY kuasai partai secara absolut sejak Anas Urbaningrum dilengserkan.

Editor: Irsan Yamananda
KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat orasi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (7/2/2017). 

Kalla menceritakan bahwa permasalahan tersebut juga pernah dialami Partai Golkar dan meminta AHY untuk terus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan tokoh politik dan tokoh nasional

"Bersabar. Dulu Partai Golkar juga pernah mengalami hal serupa."

"Tetap jalin silaturahmi dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh nasional lainnya," sebut Kalla dalam keterangan tertulis.

Pada kesempatan yang sama AHY menjelaskan bahwa kunjungannya ini untuk meminta masukan tentang dinamika ekonomi dan sosial politik Indonesia saat ini.

Baca juga: Bebas Juni 2020, Nazaruddin Kini Andil Kudeta AHY, Bagi-bagi Uang ke Kader yang Sedia Berkhianat

Selain itu, AHY melihat bahwa Partai Demokrat selalu memiliki hubungan yang baik dengan Jusuf Kalla.

Maka silaturahmi keduanya penting untuk selalu terjaga.

"Bagaimana pun Partai Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik dengan Pak JK."

"Pak JK pernah menjadi Wakil Presiden mendampingi Bapak SBY," jelas AHY.

"Partai Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh Pak JK sebagai Ketua Umum."

"Meskipun mengalami pasang surut, kebersamaan kita dicatat sejarah demokrasi modern di Indonesia," sambungnya.

Adapun konflik Partai Demokrat dengan sejumlah eks kader yang melaksanakan KLB kontra AHY dan mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum, sampai pada tahapan hukum.

Baca juga: Aldi Taher Ngaku Siap Hadiri Podcast Deddy Corbuzier, Namun Ajukan Syarat Undang AHY, Apa Alasannya?

Terbaru, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan yang dilayangkan Partai Demokrat terhadap 10 pihak terkait kisruh kepemimpinan di partai tersebut pada Jumat (12/3/2021).

Gugatan perbuatan melawan hukum dilayangkan Partai Demokrat didampingi Tim Pembela Demokrasi yang beranggotakan 13 praktisi hukum.

Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

Halaman
1234
Berita Terkait

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved