Kubu Demokrat Versi Moeldoko Cabut Gugatan Pada AHY, Andi Arief Beri Sindiran Menohok: Mereka Takut

TRIBUNMATARAM.COM - Kubu Demokrat versi Moeldoko cabut gugatan pada AHY.

Andi Arief memberikan sindiran menohok.

Berikut ulasan selengkapnya.

Polemik dua kubu Partai Demokrat tak kunjung padam.

Kubu Demokrat versi Moeldoko maupun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sama-sama melayangkan gugatan ke pengadilan.

Kini, kubu demokrat versi Moeldoko, tepatnya Marzuki Alie, mencabut gugatannya pada AHY.

• Cerita Sri Mulyono Soal Partai Demokrat: Dikuasai SBY Secara Absolut Sejak Anas Urbaningrum Lengser

• Andi Mallarangeng Beri Solusi ke Moeldoko, Sarankan Jangan Ambialih Demokrat: Bikin Sendiri Aja

Hal itu kemudian mendapat sindiran dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat, Andi Arief.

Melalui cuitannya, @AndiArief_, ia menyebut kubu Moeldoko tak berani menjalankan sidang pengadilan.

Politisi Demokrat itu menyinggung pernyataan Marzuki.

Seperti diketahui, Marzuki menyebut AHY sudah demisioner sejak Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.

"Menyatakan Demokrat pimpinan AHY Demisioner sama juga gak mengakui negara/menkumham yang mengesahkan tahun 2020 dan belum ada pencabutan."

• AHY Curhat Soal Dualisme di Demokrat, JK Minta Putra SBY Bersabar: Dulu Golkar Juga Alami Hal Serupa

"Jadi menurut saya mereka mencabut gugatan karena gak siap bersidang, karena takut jejak kudeta dibuka di persidangan," tulis Andi, Rabu (24/3/2021) seperti dikutip dari Tribunnews.com dengan judul Sindir Demokrat Kubu Moeldoko Cabut Gugatan, Andi Arief: Mereka Enggak Siap Sidang Karena Takut.

Lebih lanjut, Andi menduga Demokrat kubu Moeldoko sedang takut sebab telah memalsukan dokumen peserta kongres.

"Meski Pak Moeldoko bagian penting dari negara, tetapi dia bukan negara."

"Negara punya sistem hukum."

"Kini seluruh penyelenggara KLB abal-abal alami ketakutan yang luar biasa karena terindikasi adanya pemalsuan dokumen peserta kongres yang melibatkan notaris."

"Menkumham juga manusia," tambah Andi.

Sebelumnya diberitakan, Marzuki Alie membenarkan dirinya telah mencabut gugatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait pemecatan yang dilakukan AHY kepada sejumlah kader. 

"Iya dicabut," ujar Marzuki ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (23/3/2021). 

Marzuki beralasan karena kongres luar biasa (KLB) sudah digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, maka tidak diperlukan gugatan itu lagi. 

Sebab, menurutnya kepengurusan Demokrat di bawah kepemimpinan AHY sudah demisioner, terutama sejak ada kepengurusan baru telah dibentuk dari hasil KLB Deli Serdang. 

"Ya kan sudah KLB, ngapain digugat lagi."

"Sudah KLB, sejak KLB itu kan kepengurusan AHY kan sudah demisioner, terus apa yang mau digugat," jelas Marzuki.

Dia menjelaskan pula bahwa gugatan itu sedianya diharapkan masuk ke pengadilan sebelum KLB dilakukan.

Namun ternyata, gugatan baru masuk ke pengadilan setelah KLB dilaksanakan. 

"Tadinya (gugatan itu) rencananya sebelum KLB masuk ke pengadilan."

"Tapi ternyata baru masuk ke pengadilan setelah KLB."

"Kalau setelah KLB nggak perlu lagi gugatan itu. Ngapain gitu kan?" imbuhnya. 

• Beda Nasib Ayah & Anak Kader Demokrat Blora, Bapaknya Dipecat karena Dukung KLB Moeldoko Jadi Ketum

Lebih lanjut, Marzuki menegaskan rekan-rekannya yang tergabung dalam Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang masih menunggu SK pengesahan Kemenkumham. 

Sementara itu, dia sendiri akan fokus kepada masalah pidana di Bareskrim Polri.

Marzuki mengatakan, laporan pencemaran nama baik dirinya akan terus berjalan. 

"Bagi teman-teman KLB (sekarang) menunggu SK Kemenkumham."

"Kalau saya ada masalah pidana makanya jalan terus."

"Yang laporan pencemaran nama baik itu jalan terus di Bareskrim," tandasnya.

Cerita Sri Mulyono Soal Partai Demokrat

Polemik antara Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dan kubu KLB Deli Serdang pimpinan Moeldoko terus berlanjut.

Kubu Moeldoko melalui Sri Mulyono selaku Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia membeberkan bahwa Ketua Majelis Tinggi partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah merencanakan penguasaan partai secara sistematis dan terstruktur.

Menurutnya, penguasaan Partai Demokrat ini dimulai dari kriminalisasi menggunakan hukum kekuasaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan kudeta terhadap Ketua Umum PD saat itu, yakni Anas Urbaningrum pada 8 Februari 2013 silam.

• Kabar Terbaru Abraham Samad, Mantan Ketua KPK yang Pernah Jerat Calon Kapolri dan Orang Dekat SBY

• AHY Curhat Soal Dualisme di Demokrat, JK Minta Putra SBY Bersabar: Dulu Golkar Juga Alami Hal Serupa

"Sejak saat itu SBY benar-benar berkuasa absolut dan mulai membangun dinasti di Partai Demokrat.

Kejahatan politik internal ini dulu disaksikan oleh para kader Demokrat," kata Sri Mulyono kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).

Dijelaskan Sri, seiring berjalannya waktu, publik mulai sadar bahwa SBY adalah pembunuh demokrasi dan pengusung dinasti.

"Kesadaran sekaligus pelaknatan publik ini diwujudkan dalam bentuk merosotnya elektabilitas PD pada pemilu 2014 lalu, yakni hanya sebesar 50 persen dari 21 persen menjadi 10 persen," lanjutnya seperti dikutip dari Tribunnews.com dengan judul Sri Mulyono Cerita SBY Kuasai Demokrat Secara Absolut Sejak Anas Urbaningrum Dilengserkan.

Padahal, dilanjutkan Sri, saat itu SBY yakin betul bahwa pada akhir 2013 elektablitas Demokrat sudah bisa 15 persen.

"Dan pada pemilu 2014 akan naik lagi serta kembali sebagai pemenang pemilu," tambahnya.

Sri mengatakan SBY yakin bahwa kalau Demokrat dipegang langsung oleh dirinya sebagai ketua umum, otomatis PD akan kembali berjaya.

Itu karena SBY beriman pada kalimat "partai  Demokrat adalah SBY dan SBY adalah partai Demokrat".

"Ada juga petinggi lembaga survei yang melegitimasi hal tersebut.  Penghukuman publik terhadap SBY terus berlangsung pada pemilu 2019, di mana Demokrat hanya memperoleh suara sekitar 7,5 persen," ungkapnya.

Dijelaskan Sri, situasi ini tidak cukup menyadarkan SBY.

Sri menyebut SBY memanipulasi sejarah berdirinya partai Demokrat bahwa hanya dia dan Ventje Rumangkang yang mendirikan partai itu.

• Dulu Tuding SBY Kriminalisasi, Begini Kabar Antasari Azhar Setelah Bebas, Ungkap Penyesalan Terbesar

Sri pun menjelaskan dasarnya yakni tertuang dalam AD/ART partai Demokrat versi Kongres Hotel Sultan pada Maret 2020.

"Dalam kongres tersebut, SBY juga mengkooptasi Demokrat secara absolut dengan merubah AD/ART pada pasal  17 tentang Majelis Tinggi. Partai Demokrat adalah Saya (SBY)," ucapnya.

Dirinya mencontohkan, kekuasaan absolut itu digunakan untuk menarik upeti dari kader-kader di daerah.

Kekuasaan absolut adalah nyata-nyata musuh demokrasi.

Menurut Sri, SBY telah melawan takdir demokrasi dengan membangun dinasti di partai Demokrat.

"Kini SBY dan Partai Demokrat bukan hanya dibenci oleh publik, tapi juga oleh para kadernya sendiri. Demokrat terancam punah jika terus mengamini atau ikut saja model dinasti yang anti demokrasi itu," ujar Sri..

"Sebelum tragedi ini benar-benar menjadi nyata, sadarlah dan lakukanlah sesuatu untuk mengembalikan Demokrat sebagai milik seluruh anggotanya dan seluruh rakyat. Jangan mau diperdaya oleh keluarga SBY yang haus kuasa itu," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Shella/Vincentius Jyestha Candraditya)

BACA JUGA : di Tribunnewsmaker.com dengan judul Kubu Demokrat Versi Moeldoko Cabut Laporan Pada AHY, Andi Arief Beri Sindiran Menohok: Mereka Takut.

#Demokrat #Moeldoko #AndiArief