Sudah Tahu Pemerintah Bakal Tolak KLB Demokrat Kubu Moeldoko, Marzuki Alie : Kami Siap Kalah
Partai Demokrat kubu Moeldoko merespons keputusan pemerintah yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan Demokrat versi KLB.
lihat foto
TRIBUNMATARAM.COM - Upaya kudeta yang dilakukan Moeldoko kepada Partai Demokrat akhirnya mendapatkan penolakan pemerintah.
Seolah sudah tahu akhirnya, salah satu pendukung KLB Demokrat, Marzuki Alie pun angkat bicara.
Dirinya mengaku siap kalah dan menerima keputusan pemerintah.
Partai Demokrat kubu Moeldoko merespons keputusan pemerintah yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan Demokrat versi KLB.
Kubu Moeldoko pun mengaku siap untuk menerima kekalahan.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Marzuki Alie.
"Kami sudah siapkan keterangan. Memang kami tahu, kami siap untuk kalah, pers rilisnya sudah ada," kata Marzuki kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).
Marzuki belum menjelaskan apakah kubu Moeldoko bakal melakukan gugatan ke pengadilan seiring keputusan pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil KLB.
Baca juga: Keputusan Final KLB Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak, Pemerintah Tak Bisa Proses Kepengurusannya
Baca juga: AHY Gembira Pemerintah Tolak KLB Demokrat Kubu Moeldoko, Kini Yakin Jokowi Tak Terlibat
"Ya kami nanti pelajari dulu," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengumumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko secara virtual pada hari ini Rabu (31/3/2021).
Dalam konferensi pers tersebut, kata Yasonna, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di Deli Serdang ditolak.
"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC. Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.
Yasonna juga mengatakan pihaknya telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.
"Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomo 34 tahun 2017 telah memberi batas waktu cukup atau tujuh hari untuk memenuhi persyaratan tersebut," kata Yasonna.
