Jokowi Diminta Angkat Bicara Jawab Isu Reshuffle Kabinet, Ditakutkan Semakin Timbulkan Kegaduhan

TRIBUNMATARAM.COM - Di tengah isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Jokowi diminta untuk angkat bicara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu angkat bicara terkait wacana reshuffle kabinet.

Pasalnya, isu reshuffle tersebut terbilang sensitif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

Sebaiknya ada penegasan tidak ada kocok ulang kabinet kecuali hanya mengisi kursi Menteri Investasi, sebagai nomenklatur baru dalam Kabinet Indonesia Maju.

"Untuk menghindari kegaduhan, kami menyarankan Presiden Jokowi sebaiknya  menyampaikan langsung ke masyarakat tidak ada menteri yang di reshuffle, yang ada penambahan menteri baru untuk kementerian investasi," kata Sekjen Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).

Seknas Jokowi mencermati, ada sedikit kegaduhan sejak disahkannya pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi Dikabarkan 21 April 2021, 6 Menteri Ini Terancam Diganti, Siapa Saja?

Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle, PKB Benarkan Jokowi & Cak Imin Bertemu, Respon Ini Soal Pembahasannya

Pasalnya, reshuffle kabinet tiba-tiba mencuat kepermukaan padahal wacana tersebut belum jelas kebenarannya.

Beberapa pihak menyebut beberapa nama untuk mengisi kursi Menteri Investasi dan Mendikbud/Ristek.

Selain itu juga ikut menyasar beberapa menteri yang dianggap layak untuk di reshuffle.

Wacana reshuffle ini pun seperti isu liar yang terus menarik perhatian publik.

Karena itu lah Seknas Jokowi menyarankan Presiden Jokowi perlu angkat bicara memberi penjelasan dan penegasan.

Sehingga setelah itu tidak ada lagi kegaduhan seperti sekarang ini.

"Penjelasan langsung dari Presiden agar isu reshuffle gak rame seperti sekarang ini," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Dedy, seandainya pun ada reshuffle kabinet saat ini, diyakini tidak akan bisa memberi perubahan pada kinerja kementerian yang dipimpin menteri baru untuk mewujudkan keinginan Presiden Jokowi.

Alasannya, karena yang mengurusi kementerian bukan lah menteri semata, tetapi jaringan birokasi di bawah menteri yang harus diubah visi dan misi agar sejalan dengan visi misi Presiden.