Breaking News:

MK Cuma 'Restui' Uji Materil KPK UU KPK Penggeledahan, Penyadapan & Penyitaan Tak Perlu Izin Dewas

Salah satu poin yang dikabulkan adalah terkait tidak perlunya lagi izin dewan pengawas untuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI
Komisi Pemberantasan Korupsi 

TRIBUNMATARAM.COM - Ini isi permohonan uji materil KPK yang disetujui Mahkamah Konstitusi (MK).

Meski menolak beberapa permohonan uji materil KPK, MK mengabulkan beberapa poin lain.

Salah satu poin yang dikabulkan adalah terkait tidak perlunya lagi izin dewan pengawas untuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Permohonan uji materil diajukan oleh sejumlah akademisi yakni Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid, Dekan Fakultas Hukum UII Abdul Jamil, Direktur Pusat Studi HAM UII Yogyakarta Eko Riyadi, dan Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII Yogyakarta Ari Wibowo.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa (4/5/2021).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang
Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)

Baca juga: Misteri Kematian Pegawai KPK di Rumahnya, Sempat Larang Tetangga Masuk & Menolak Didekati

Baca juga: Kabar Terbaru Abraham Samad, Mantan Ketua KPK yang Pernah Jerat Calon Kapolri dan Orang Dekat SBY

MK mengabulkan permohonan uji materil terkait Pasal 12B ayat (1) UU KPK mengenai izin tertulis Dewan pengawas KPK dalam proses penyadapan.

Hakim Konstitusi Aswanto mengatakan, kewenangan institusi penegak hukum tidak boleh diintervensi serta tidak boleh ada lembaga yang bersifat ekstra yudisial.

Sebab, intervensi akan menjadi ancaman bagi independensi penegak hukum dan dapat melemahkan prinsip negara hukum.

Menurut Aswanto, ketentuan mengenai izin tertulis Dewan Pengawas untuk melakukan penggeledahan dapat mengesankan bahwa pimpinan KPK merupakan subordinat.

Karenanya, MK menyatakan penyadapan tidak lagi memerlukan izin, namun pimpinan KPK hanya perlu memberitahukan informasi kepada Dewan Pengawas.

Halaman
1234
Editor: Salma Fenty Irlanda
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved