Pemberhentian 51 Pegawai KPK Sudah 'Skenario' bagi Novel Baswedan: Bertentangan dengan Arahan Jokowi

Ia melihat adanya skenario pelemahan KPK yang sejak awal disusun untuk menargetkan 51 pegawai KPK tersebut.

Penulis: Salma Fenty | Editor: Salma Fenty Irlanda
(KOMPAS.com/ CHRISTOFORUS RISTIANTO)
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan para pegawai serta kuasa hukum di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019). 

Reporter : Salma Fenty

TRIBUNMATARAM.COM - Novel Baswedan selaku penyidik senior KPK menjadi yang paling vokal untuk memperjuangkan hak pegawai KPK yang 'dipaksa' berhenti melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Ia melihat adanya skenario pelemahan KPK yang sejak awal disusun untuk menargetkan 51 pegawai KPK tersebut.

Seperti diketahui, dari 75 pegawai KPK yang sempat dinyatakan tak lolos TWK, kini hanya diambil 24 orang untuk dibina.

Sementara 51 lainnya akan dirumahkan alias diberhentikan.

Novel menyadari adanya keganjilan dalam pemilihan 51 pegawai KPK ini.

Apalagi, Jokowi sudah menyatakan jika TWK KPK tak bisa menjadi dasar pemberhentian

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan para pegawai serta kuasa hukum di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019).
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan para pegawai serta kuasa hukum di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/6/2019). ((KOMPAS.com/ CHRISTOFORUS RISTIANTO))

"Dengan adanya perubahan dari 75 menjadi 51, jelas menggambarkan bahwa TWK benar hanya sebagai alat untuk penyingkiran pegawai KPK tertentu yang telah ditarget sebelumnya," kata Novel lewat keterangan tertulis, Selasa (25/5/2021).

Baca juga: Meski Jokowi Sebut TWK KPK Tak Bisa Jadi Dasar Pemberhentian, 51 Pegawai Tetap Dirumahkan, 24 Dibina

Baca juga: Ungkap Isi Surat BKN ke Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Sujanarko Ungkap 2 Hal Ganjil: Ada Alasan Menarik

Diketahui ada 75 pegawai KPK yang tak lolos asesmen TWK sebagai syarat alih status jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari 75 pegawai tak lolos TWK, berdasarkan rapat yang digelar pimpinan KPK bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), kemudian hanya 24 yang masih bisa dibina dengan pendidikan kedinasan.

Sementara 51 sisanya tidak bisa lagi bekerja di KPK.

Pimpinan KPK memang tidak secara langsung menyebut akan memecat atau memberhentikan 51 pegawai tersebut.

Namun, pimpinan KPK menyebut 51 pegawai itu sudah tidak bisa bergabung di KPK dan masa kerja mereka itu tinggal sampai 1 November 2021.

"Terkait pengumuman Pimpinan KPK yang disampaikan oleh AM (Alexander Marwata), menggambarkan sikap oknum pimpinan KPK yang akan memaksakan agar terjadi pemecatan terhadap 75 pegawai KPK, baik langsung maupun tidak langsung," kata Novel.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Mataram
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved