Virus Corona

Daftar Kota di Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Darurat Besok, Kepala Daerah Dihukum Jika Melanggar

Daftar daerah di Jawa dan Bali yang akan menerapkan PPKM darurat, termasuk hukuman yang dikenakan kepada kepala daerah yang tak menerapkannya.

DOKUMEN POLRES PATI
Petugas gabungan menggelar razia Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sekaligus penertiban di tempat karaoke di wilayah Kabupaten Pati, Jateng, Kamis (29/4/2021) malam. 

TRIBUNMATARAM.COM - Fakta-fakta PPKM Mikro mulai besok, Sabtu 3 Juli 2021.

Inilah daftar daerah di Jawa dan Bali yang akan menerapkan PPKM darurat, termasuk hukuman yang dikenakan kepada kepala daerah yang tak menerapkannya.

Pemerintah mengambil langkah serius kepada kepala daerah yang menolak melakukan PPKM darurat mulai 3 Juli 2021 besok.

Kepala Daerah akan dikenakan sanksi diberhentikan sementara selama tiga bulan jika tidak menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari 3-20 Juli 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memberlakukan PPKM mikro pada 3 hingga 20 Juli mendatang.

Pembatasan tersebut akan berlaku pada 122 kabupaten dan kotamadya yang ada di Jawa dan Bali.

Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sanksi awal itu mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian sementara. Jika seorang gubernur, bupati, atau wali kota tak melaksanakan ketentuan PPKM Darurat, setelah diberikan teguran tertulis.

Baca juga: PPKM Darurat Jawa-Bali: Berlaku 3-20 Juli 2021, Tempat Ibadah & Wisata Ditutup, Sekolah Wajib Daring

Baca juga: KBM Kembali Daring dan Tempat Ibadah di Zona Merah Ditutup Sementara, Ini Aturan PPKM Mikro Terbaru

“Sanksinya teguran dua kali sampai pemberhentian sementara,” ujar Luhut dalam konferensi pers PPKM darurat, Kamis (1/7/2021)

Luhut Binsar Panjaitan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).
Luhut Binsar Panjaitan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019). (Tribunnews.com/ Dennis Destryawan)

Luhut mengatakan aturan tersebut sesuai pada Pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam ayat 1, kepala daerah yang tak melaksanakan program strategis nasional dikenai teguran tertulis.

Sedangkan dalam ayat 2, kepala daerah diberhentikan sementara selama tiga bulan jika tak mengindahkan teguran.

"Ini peraturan detil akan dikeluarkan Mendagri," imbuh Luhut.

Dijelaskan, keputusan PPKM diambil Jokowi karena kasus Covid-19 meningkat secara drastis dalam sepekan. Presiden kepada Luhut meminta untuk mendengarkan pandangan ahli, dokter, serta pihak lainnya.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Karawang mendapati sebuah tempat hiburan malam (THM) tetap buka saat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKMBM), Kamis (24/6/2021) malam.
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Karawang mendapati sebuah tempat hiburan malam (THM) tetap buka saat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKMBM), Kamis (24/6/2021) malam. (Dokumentasi Diskominfo Karawang)

Berikut kabupaten kota yang menerapkan PPKM Darurat tersebut yakni:

- Banten

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved