Animo Tinggi, Kimia Farma Justru Resmi Tunda Layanan Vaksin Covid-10 Berbayar di Tengah Pro Kontra
Pengumuman penundaan vaksin berbayar Kimia Farma diumumkan langsung oleh sekretaris perusahaan Ganti Winarno Putro.
Penulis: Salma Fenty | Editor: Irsan Yamananda
Adapun harga vaksinasi COVID-19 telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, harga vaksin Sinopharm dosis lengkap berdasarkan KMK tersebut adalah 879.140.
Dengan rincian, harga vaksin per dosis sebesar 321.660, kemudian ditambah
harga layanan sebesar 117.910.
Total 1 (satu) dosis sebesar 439.570.
Satu orang membutuhkan dua dosis sehingga total seorang penerima vaksin lengkap harus membayar 879.140.
Tuai Pro Kontra
Kemunculan vaksin Covid-19 berbayar di apotek Kimia Farma menimbulkan kontroversi.
Pro dan kontra pun muncul dengan adanya vaksin berbayar untuk individu maupun perusahaan ini.
Meski bertujuan untuk mencapai herd immunity yang cepat, vaksin berbayar nyatanya dianggap memberatkan rakyat.
Beberapa pihak menilai keputusan pemerintah untuk mengadakan vaksin berbayar di Kimia Farma bertentangan dengan pernyataan Jokowi.
Vaksin Covid-19 dapat dibeli secara individu melalui apotek Kimia Farma mulai hari ini, Senin (12/7/2021).
Program vaksinasi berbayar ini bertujuan untuk membantu pencapaian herd immunity secepat-cepatnya.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pahala N Mansury.
"Pelayanan vaksinasi individu oleh Kimia Farma Group merupakan upaya untuk mengakselerasi penerapan vaksinasi gotong royong dalam membantu program vaksinasi Indonesia untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya," tutur Pahala dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/7/2021), dikutip dari Kompas.com.
Baca juga: Cara Unduh Sertifikat Vaksin Covid-19 Versi Baru Hanya di pedulilindungi.id, Awas Sertifikat Palsu!
Baca juga: Singgung Orang yang Percaya Chip di Vaksin, Bintang Emon: Selama Masih Disuruh FC KTP, Kita Primitif
Kabar vaksin berbayar ini pun menuai kontra dari sejumlah kalangan, baik rakyat sendiri hingga para politisi.
