Animo Tinggi, Kimia Farma Justru Resmi Tunda Layanan Vaksin Covid-10 Berbayar di Tengah Pro Kontra
Pengumuman penundaan vaksin berbayar Kimia Farma diumumkan langsung oleh sekretaris perusahaan Ganti Winarno Putro.
Penulis: Salma Fenty | Editor: Irsan Yamananda
lihat foto
Sebab, hal itu bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa bulan lalu, yang menyebut vaksinasi diberikan secara gratis.
Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebut kebijakan vaksinasi berbayar ini tidaklah etis dan harus ditolak.
"Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas."
"Karena itu, vaksin berbayar harus ditolak,” kata Tulus kepada Tribunnews.com, Minggu (11/7/2021)
Dia menilai kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi.
Menurutnya, yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar.
“Dan juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis."
"Dari sisi komunikasi publik sangat jelek,” tutur Tulus.
YLKI memandang vaksin berbayar juga bisa menimbulkan distrust pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya.
Di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19, diberikan hadiah oleh pemerintahnya.
Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin.
“Jadi bukan malah disuruh membayar,” imbuhnya.
YLKI mendesak agar vaksin gotong royong berbayar untuk kategori individu dibatalkan.
Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual
Komisi IX DPR: Memberatkan dan Menguntungkan Sepihak Saja
