Breaking News:

Vaksinasi Berbayar Jadi Sorotan, DPR Minta Pemerintah Tak Berbisnis dengan Rakyat: 'Fokus ke Target'

Anggota DPR turut menyoroti program vaksinasi Covid-19 berbayar yang menuai pro kontra.

Editor: Irsan Yamananda
europeanpharmaceuticalreview.com
Ilustrasi - Program vaksinasi berbayar mendapat komentar dari anggota DPR. 

TRIBUNMATARAM.COM - Program vaksinasi Covid-19 berbayar mendapatkan perhatian dari DPR.

Pemerintah diingatkan agar tak berbisnis dengan rakyatnya melalui program tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati.

Seperti diketahui, program vaksinasi gotong royong individu berbayar memang sedang heboh diperbincangkan publik.

Tak sedikit yang setuju dengan program tersebut.

Namun, banyak juga yang menentangnya.

Animo Tinggi, Kimia Farma Justru Resmi Tunda Layanan Vaksin Covid-10 Berbayar di Tengah Pro Kontra

Pro Kontra Vaksin Berbayar di Kimia Farma, Dianggap Tak Etis & Bertentangan dengan Pernyataan Jokowi

Anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Kurniasih Mufidayati, dari Partai Keadilan Sejahtera menyatakan, kasus rapid tes antigen bekas adalah hal memalukan karena terjadi di bandara internasional sekelas Bandara Internasional Kualanamu. Hal tersebut diungkapkannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Sumut dalam pertemuan di ruang rapat kedatangan KNO pada Jumat (28/5/2021) siang.
Anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Kurniasih Mufidayati, dari Partai Keadilan Sejahtera menyatakan, kasus rapid tes antigen bekas adalah hal memalukan karena terjadi di bandara internasional sekelas Bandara Internasional Kualanamu. Hal tersebut diungkapkannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI di Sumut dalam pertemuan di ruang rapat kedatangan KNO pada Jumat (28/5/2021) siang. (KOMPAS.COM/DEWANTORO)

Sontak, program vaksinasi berbayar tersebut menuai pro kontra.

"Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini," kata Kurniasih dalam keterangan tertulis, Senin (12/7/2021) seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul "Soal Vaksinasi Berbayar, Anggota DPR: Pemerintah Hendaknya Tidak Berbisnis dengan Rakyat".

Ia menilai, kebijakan program tersebut justru menunjukan inkonsistensi pemerintah dalam hal regulasi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, program vaksinasi gotong royong sebelumnya ditanggung oleh perusahaan.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved