Vaksinasi Berbayar Jadi Sorotan, DPR Minta Pemerintah Tak Berbisnis dengan Rakyat: 'Fokus ke Target'
Anggota DPR turut menyoroti program vaksinasi Covid-19 berbayar yang menuai pro kontra.
lihat foto
TRIBUNMATARAM.COM - Program vaksinasi Covid-19 berbayar mendapatkan perhatian dari DPR.
Pemerintah diingatkan agar tak berbisnis dengan rakyatnya melalui program tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati.
Seperti diketahui, program vaksinasi gotong royong individu berbayar memang sedang heboh diperbincangkan publik.
Tak sedikit yang setuju dengan program tersebut.
Namun, banyak juga yang menentangnya.
• Animo Tinggi, Kimia Farma Justru Resmi Tunda Layanan Vaksin Covid-10 Berbayar di Tengah Pro Kontra
• Pro Kontra Vaksin Berbayar di Kimia Farma, Dianggap Tak Etis & Bertentangan dengan Pernyataan Jokowi
Sontak, program vaksinasi berbayar tersebut menuai pro kontra.
"Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini," kata Kurniasih dalam keterangan tertulis, Senin (12/7/2021) seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul "Soal Vaksinasi Berbayar, Anggota DPR: Pemerintah Hendaknya Tidak Berbisnis dengan Rakyat".
Ia menilai, kebijakan program tersebut justru menunjukan inkonsistensi pemerintah dalam hal regulasi.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, program vaksinasi gotong royong sebelumnya ditanggung oleh perusahaan.
Kemudian diberikan secara gratis untuk para pegawai perusahaan.
"Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar," ujar Kurniasih.
Ia pun berharap agar Presiden Joko Widodo konsisten pada kebijakan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat, bukan malah memunculkan opsi vaksin berbayar.
• 9 Gejala Virus Covid-19 Varian Delta, Beda dengan Ciri-ciri Corona Biasa : Ada Gangguan Pendengaran
Selain itu, Kurniasih juga mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk mencapai target satu juta vaksin per hari secara konsisten.
Menurutnya, pemerintah semestinya fokus pada program vaksinasi nasional dengan mendatangi langsung masyarakat, memperbanyak tenaga vaksinator, serta menambah kuota vaksin di daerah-daerah.
