Vaksinasi Berbayar Jadi Sorotan, DPR Minta Pemerintah Tak Berbisnis dengan Rakyat: 'Fokus ke Target'

TRIBUNMATARAM.COM - Program vaksinasi Covid-19 berbayar mendapatkan perhatian dari DPR.

Pemerintah diingatkan agar tak berbisnis dengan rakyatnya melalui program tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati.

Seperti diketahui, program vaksinasi gotong royong individu berbayar memang sedang heboh diperbincangkan publik.

Tak sedikit yang setuju dengan program tersebut.

Namun, banyak juga yang menentangnya.

• Animo Tinggi, Kimia Farma Justru Resmi Tunda Layanan Vaksin Covid-10 Berbayar di Tengah Pro Kontra

• Pro Kontra Vaksin Berbayar di Kimia Farma, Dianggap Tak Etis & Bertentangan dengan Pernyataan Jokowi

Sontak, program vaksinasi berbayar tersebut menuai pro kontra.

"Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini," kata Kurniasih dalam keterangan tertulis, Senin (12/7/2021) seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul "Soal Vaksinasi Berbayar, Anggota DPR: Pemerintah Hendaknya Tidak Berbisnis dengan Rakyat".

Ia menilai, kebijakan program tersebut justru menunjukan inkonsistensi pemerintah dalam hal regulasi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, program vaksinasi gotong royong sebelumnya ditanggung oleh perusahaan.

Kemudian diberikan secara gratis untuk para pegawai perusahaan.

"Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar," ujar Kurniasih.

Ia pun berharap agar Presiden Joko Widodo konsisten pada kebijakan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat, bukan malah memunculkan opsi vaksin berbayar.

• 9 Gejala Virus Covid-19 Varian Delta, Beda dengan Ciri-ciri Corona Biasa : Ada Gangguan Pendengaran

Selain itu, Kurniasih juga mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk mencapai target satu juta vaksin per hari secara konsisten.

Menurutnya, pemerintah semestinya fokus pada program vaksinasi nasional dengan mendatangi langsung masyarakat, memperbanyak tenaga vaksinator, serta menambah kuota vaksin di daerah-daerah.

"Tantangan vaksinasi gratis kita banyak sehingga adanya vaksinasi berbayar bisa memengaruhi program vaksinasi nasional. Fokus pada target vaksinasi nasional yang masih banyak perlu perbaikan," ujar Kurniasih.

Diberitakan sebelumya, pemerintah melalui PT Kimia Farma Tbk menyelenggarakan program vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu mulai 12 Juli 2021.

Harga pembelian vaksin dalam program ini sebesar Rp 321.660 per dosis. Peserta vaksinasi juga akan dikenakan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Dengan demikian, untuk setiap satu dosis penyuntikan vaksin, peserta harus mengeluarkan Rp 439.570.

Karena setiap individu membutuhkan dua dosis vaksin, total biaya vaksinasi per individu untuk dua dosis sebesar Rp 879.140.

Padahal, sebelumnya Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Harga Vaksin Berbayar

Adapun harga vaksinasi COVID-19 telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, harga vaksin Sinopharm dosis lengkap berdasarkan KMK tersebut adalah 879.140.

Dengan rincian, harga vaksin per dosis sebesar 321.660, kemudian ditambah
harga layanan sebesar 117.910.

Total 1 (satu) dosis sebesar 439.570.

Satu orang membutuhkan dua dosis sehingga total seorang penerima vaksin lengkap harus membayar 879.140.

Tuai Pro Kontra

Kemunculan vaksin Covid-19 berbayar di apotek Kimia Farma menimbulkan kontroversi.

Pro dan kontra pun muncul dengan adanya vaksin berbayar untuk individu maupun perusahaan ini.

Meski bertujuan untuk mencapai herd immunity yang cepat, vaksin berbayar nyatanya dianggap memberatkan rakyat.

Beberapa pihak menilai keputusan pemerintah untuk mengadakan vaksin berbayar di Kimia Farma bertentangan dengan pernyataan Jokowi.

Vaksin Covid-19 dapat dibeli secara individu melalui apotek Kimia Farma mulai hari ini, Senin (12/7/2021).

Program vaksinasi berbayar ini bertujuan untuk membantu pencapaian herd immunity secepat-cepatnya.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pahala N Mansury.

"Pelayanan vaksinasi individu oleh Kimia Farma Group merupakan upaya untuk mengakselerasi penerapan vaksinasi gotong royong dalam membantu program vaksinasi Indonesia untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya," tutur Pahala dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/7/2021), dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Cara Unduh Sertifikat Vaksin Covid-19 Versi Baru Hanya di pedulilindungi.id, Awas Sertifikat Palsu!

Baca juga: Singgung Orang yang Percaya Chip di Vaksin, Bintang Emon: Selama Masih Disuruh FC KTP, Kita Primitif

Kabar vaksin berbayar ini pun menuai kontra dari sejumlah kalangan, baik rakyat sendiri hingga para politisi.

Sebab, hal itu bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa bulan lalu, yang menyebut vaksinasi diberikan secara gratis.

Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebut kebijakan vaksinasi berbayar ini tidaklah etis dan harus ditolak.

"Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas."

"Karena itu, vaksin berbayar harus ditolak,” kata Tulus kepada Tribunnews.com, Minggu (11/7/2021)

Dia menilai kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi.

Menurutnya, yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar.

“Dan juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis."

"Dari sisi komunikasi publik sangat jelek,” tutur Tulus.

YLKI memandang vaksin berbayar juga bisa menimbulkan distrust pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya.

Di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19, diberikan hadiah oleh pemerintahnya.

Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin.

“Jadi bukan malah disuruh membayar,” imbuhnya.

YLKI mendesak agar vaksin gotong royong berbayar untuk kategori individu dibatalkan.

Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual.

Berita lain terkat vaksin covid-19

(Kompas/ Ardito Ramadhan)