Vaksin Berbayar Disorot, Menkes Ungkap Alasan Buka Program, Singgung WNA yang Kerja di Indonesia
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap alasan membuka program vaksin berbayar yang kini menuai pro kontra.
lihat foto
Ia menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan vaksinasi gotong royong berbayar.
Diantaranya pelaksanaan program vaksin gotong royong masih bisa ditingkatkan peranannya dalam mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional.
"Vaksinasi gotong royong kita lihat seharusnya masih bisa lebih cepat, karena swasta kan seharusnya lebih cepat geraknya dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini," kata dia.
Lalu program vaksinasi gotong royong tidak memiliki keterlibatan negara dari sisi anggaran atau tidak menggunakan APBN, melainkan dana dari BUMN dan perusahaan swasta.
Di sisi lain, dengan biaya yang ditanggung oleh individu maupun badan hukum yang mengikuti program vaksinasi gotong royong, maka akan membantu meringankan beban APBN dalam upaya menangani pandemi di Indonesia.
Baca juga: Singgung Orang yang Percaya Chip di Vaksin, Bintang Emon: Selama Masih Disuruh FC KTP, Kita Primitif
"Pada diskusinya waktu itu, juga disampaikan, karena ini biaya ditanggung oleh individu, maka ini dapat meringankan beban APBN," imbuh dia.
Pertimbangan lainnya, kata Budi, vaksinasi gotong royong menjadi opsi bagi masyarakat dalam mendapatkan akses vaksin Covid-19.
Pilihannya bisa dengan vaksin berbayar atau dengan vaksin gratis dari pemerintah.
Selain itu, pelaksanaan vaksinasi gotong royong tersebut tidak akan berbenturan dengan program vaksinasi gratis pemerintah, sebab menggunakan jenis vaksin yang berbeda.
Vaksinasi gotong royong menggunakan Sinopharm dan Cansino, sedangkan vaksinasi gratis menggunakan Sinovac, Astrazeneca, Novavax, dan Pfizer.
"Itu adalah landasan pemikiran pemerintah sehingga akhirnya kami buka dan vaksinasi gotong royong yang lamban ini penetrasinya bisa naik, serta bisa menjadi pilar baru untuk bisa mempercepat vaksinasi kita," papar Budi.
Terkait sasarannya, Budi menjelaskan, vaksinasi gotong royong individu ini bisa di akses setiap masyarakat yang memang mau memilih untuk membayar.
Selain itu, sekaligus membuka akses bagi warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia untuk bisa segera mendapat layanan vaksin Covid-19.
"Ini terbuka untuk mereka (WNA) dan progam vaksin ini hanya di faskes yang tidak duplikat dengan layanan vaksin progam (pemerintah).
Serta beban atau harganya pun kami atur berapa maksimalnya," jelas dia.
