Breaking News:

Vaksinasi di Kabupaten Tangerang Masih Diwajibkan Bawa Fotokopi KTP, Satgas: Kerap Ditemui NIK Salah

Proses vaksinasi di Kabupaten Tangerang masih mewajibkan pesertanya membawa fotokopi KTP.

Editor: Irsan Yamananda
europeanpharmaceuticalreview.com
Ilustrasi - Kabupaten Tangerang masih meminta peserta vaksin untuk membawa fotokopi KTP. 

Menurutnya,  kebijakan vaksinasi Covid-19 berbayar bukan langkah yang tepat.

Ia menjelaskan, anggaran seharusnya tidak menjadi masalah dalam hal vaksinasi.

Pasalnya, saat ini banyak lembaga yang memberikan bantuan untuk pengadaan vaksin.

Lindstrand mengatakan kerja sama internasional seperti COVAX Facility yang berada di bawah WHO juga sudah memberikan jatah vaksin gratis kepada negara yang membutuhkan.

Baca juga: Singgung Orang yang Percaya Chip di Vaksin, Bintang Emon: Selama Masih Disuruh FC KTP, Kita Primitif

Ia menuturkan, meskipun pengiriman dan logistik penyimpanan vaksin membutuhkan dana, hal tersebut bisa diperoleh lewat bantuan berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia.

"Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kolaborasi UNICEF, WHO, dan lain-lain.

Tentunya mereka memiliki akses vaksin yang gratis hingga 20 persen dari populasi yang didanai para penyandang kerja sama COVAX.

Jadi sama sekali tidak dipungut pembayaran dalam pelaksanaannya," kata Lindstrand seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul "WHO Kritik Kebijakan Vaksinasi Gotong Royong Individu Berbayar di Indonesia".

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Mike Ryan.

Ia pun menyinggung situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang kian memburuk.

"Kami telah melihat peningkatan kasus sebesar 44 persen selama sepekan terakhir dan peningkatan kematian sebesar 71 persen.

Jadi tidak diragukan lagi bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi sangat sulit," kata Ryan.

"Kita harus jauh lebih maju dengan vaksinasi dan Indonesia seharusnya memiliki lebih banyak akses ke vaksin melalui jalur inisiatif seperti COVAX," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan diketahui melakukan revisi untuk tetap mengoptimalkan Program Vaksinasi Gotong Royong.

Baca juga: Tekan Lonjakan Angka Kasus Baru Covid-19, Pemerintah Ketatkan PPKM Darurat & Gencarkan Vaksinasi 

Revisi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang diteken Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada 5 Juli 2021.

Dalam aturan baru itu, pendanaan Vaksinasi Gotong Royong selain dibebankan kepada perusahaan/badan hukum, namun dapat dibebankan kepada individu/orang perorangan.

Kendati demikian, Kemenkes memastikan Vaksinasi Gotong Royong untuk individu atau berbayar tidak akan menghilangkan akses masyarakat terhadap vaksin Covid-19 gratis dalam program pemerintah.

Pada Sabtu (10/7/2021), pemerintah melalui anak buah perusahaan BUMN, PT Kimia Farma (Persero) Tbk mengumumkan adanya Vaksinasi Gotong Royong Individu atau program vaksin Covid-19 berbayar.

Kimia Farma melalui tokonya akan mulai menjual vaksin Covid-19 pada hari Senin (12/7/2021).

Lantaran derasnya kritik terhadap program tersebut, Kimia Farma lalu memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi individu atau vaksinasi berbayar, yang semula akan mulai dilaksanakan pada hari ini, Senin (12/7/2021).

Terkait pembatalan tersebut, Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis.

Menkes Ungkap Alasan Buka Program Vaksin Berbayar

Program vaksin berbayar dari pemerintah menuai kontroversi di masyarakat.

Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara.

Ia mengungkapkan latar belakang dari kebijakan pemerintah tersebut.

Perlu diketahui, pemerintah Indonesia ingin membuka program vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu.

Menurut Menkes, hal itu dilakukan karena program vaksinasi gotong royong oleh perusahaan swasta berjalan lamban.

Menkes pernah melakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 26 Juni 2021.

Baca juga: Vaksinasi Berbayar Jadi Sorotan, DPR Minta Pemerintah Tak Berbisnis dengan Rakyat: Fokus ke Target

Baca juga: Animo Tinggi, Kimia Farma Justru Resmi Tunda Layanan Vaksin Covid-10 Berbayar di Tengah Pro Kontra

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. (ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga)

Rapat tersebut diadakan atas inisiatif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Dalam rapat tersebut, Menkes dan peserta lainnya membahas vaksinasi gotong royong yang kecepatannya sangat perlu ditingkatkan.

"Vaksinasi gotong royong mungkin sekarang itu speed-nya 10.000-15.000 dosis per hari, dari target 1,5 juta dosis baru 300.000.

Jadi memang ada concern, ini kok lambat yang sisi vaksinasi gotong royong," ungkap Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (17/3/2021) seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul "Menkes Blak-blakan soal Alasan Buka Vaksinasi Berbayar".

Baca juga: Pro Kontra Vaksin Berbayar di Kimia Farma, Dianggap Tak Etis & Bertentangan dengan Pernyataan Jokowi

Lalu melaui rapat tersebut disepakati beberapa opsi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi gotong royong, diantaranya membuka ke rumah sakit yang juga memiliki program vaksinasi gratis pemerintah, memberikan kepada anak dan ibu hamil atau menyusui, serta membuka kepada individu.

Budi mengatakan, hasil rapat tersebut pun di bawa ke dalam rapat terbatas (ratas) kabinet pada 28 Juni 2021 untuk kembali dibahas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sekaligus sebagai Ketua KPC-PEN memberi masukan untuk membuka vaksinasi gotong royong bagi individu.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun melakukan harmonisasi aturan lama mengenai vaksinasi gotong royong dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021.

"Dari situ (ratas) Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai Ketua KPC-PEN, kemudian kami harmonisasi dan kami keluarkan (aturannya)," kata Budi.

Ia menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan vaksinasi gotong royong berbayar.

Diantaranya pelaksanaan program vaksin gotong royong masih bisa ditingkatkan peranannya dalam mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional.

"Vaksinasi gotong royong kita lihat seharusnya masih bisa lebih cepat, karena swasta kan seharusnya lebih cepat geraknya dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini," kata dia.

Lalu program vaksinasi gotong royong tidak memiliki keterlibatan negara dari sisi anggaran atau tidak menggunakan APBN, melainkan dana dari BUMN dan perusahaan swasta.

Di sisi lain, dengan biaya yang ditanggung oleh individu maupun badan hukum yang mengikuti program vaksinasi gotong royong, maka akan membantu meringankan beban APBN dalam upaya menangani pandemi di Indonesia.

Baca juga: Singgung Orang yang Percaya Chip di Vaksin, Bintang Emon: Selama Masih Disuruh FC KTP, Kita Primitif

"Pada diskusinya waktu itu, juga disampaikan, karena ini biaya ditanggung oleh individu, maka ini dapat meringankan beban APBN," imbuh dia.

Pertimbangan lainnya, kata Budi, vaksinasi gotong royong menjadi opsi bagi masyarakat dalam mendapatkan akses vaksin Covid-19.

Pilihannya bisa dengan vaksin berbayar atau dengan vaksin gratis dari pemerintah.

Selain itu, pelaksanaan vaksinasi gotong royong tersebut tidak akan berbenturan dengan program vaksinasi gratis pemerintah, sebab menggunakan jenis vaksin yang berbeda.

Vaksinasi gotong royong menggunakan Sinopharm dan Cansino, sedangkan vaksinasi gratis menggunakan Sinovac, Astrazeneca, Novavax, dan Pfizer.

"Itu adalah landasan pemikiran pemerintah sehingga akhirnya kami buka dan vaksinasi gotong royong yang lamban ini penetrasinya bisa naik, serta bisa menjadi pilar baru untuk bisa mempercepat vaksinasi kita," papar Budi.

Terkait sasarannya, Budi menjelaskan, vaksinasi gotong royong individu ini bisa di akses setiap masyarakat yang memang mau memilih untuk membayar.

Selain itu, sekaligus membuka akses bagi warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia untuk bisa segera mendapat layanan vaksin Covid-19.

"Ini terbuka untuk mereka (WNA) dan progam vaksin ini hanya di faskes yang tidak duplikat dengan layanan vaksin progam (pemerintah).

Serta beban atau harganya pun kami atur berapa maksimalnya," jelas dia.

Sebelumnya, Kimia Farma akan melayani vaksinasai berbayar mulai Senin (12/7/2021). Penjualan vaksin tersebut dilakukan di 8 klinik Kimia farma yang terletak di 6 kota.

Namun penjualan vaksin ditunda menyusul banyaknya kritik terkait program tersebut. Sebab masih banyak daerah yang kekurangan vaksin Covid-19.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin.

Ganti menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena perseroan melihat tingginya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi individu.

Artikel lainnya terkait vaksin berbayar

(Kompas/ Yohana Artha Uly, Rakhmat Nur Hakim dan Kontributor Banten, Acep Nazmudin)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved