Djoko Tjandra Masuk Daftar 214 Napi Koruptor yang Dapat Remisi 17 Agustus 2021, Berikut Alasannya

Berikut daftar lengkap 214 koruptor yang mendapatkan remisi 17 Agustus 2021, ada Djoko Tjandra.

Editor: Irsan Yamananda
Tribunnews/Irwan Rismawan
Nama Djoko Tjandra masuk dalam daftar 214 koruptor yang dapat remisi. 

TRIBUNMATARAM.COM - Ratusan orang terpidana kasus korupsi yang mendapatkan remisi umum pada 17 Agustus 2021 lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti.

Jumlah tepat koruptor yang mendapatkan remisi tersebut adalah 214 orang.

Sementara jumlah total napi yang mendapat remisi 134.430 narapidana.

"Bahwa benar 134.430 narapidana dan anak mendapatkan remisi dalam rangka Hari Kemerdekaaan RI Tahun 2021.

Di antaranya terdapat 214 narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) yang mendapatkan remisi umum tahun 2021," kata Rika, Sabtu (21/8/2021).

Baca juga: Jaksa Pinangki Akhirnya Dipecat secara Tidak Hormat oleh Kejaksaan Agung, Kini Bukan Lagi PNS

Baca juga: Jaksa Pinangki Masih Terima Gaji Padahal Melanggar Sumpah, Ini yang Seharusnya Ia Dapat sebagai PNS

Ilustrasi - 214 napi koruptor mendapatkan remisi 17 Agustus 2021.
Ilustrasi - 214 napi koruptor mendapatkan remisi 17 Agustus 2021. (THINKSTOCK)

Menurut Rika, 214 terpidana korupsi yang mendapat remisi merupakan 6 persen dari total narapidana kasus korupsi.

Perlu diketahui, jumlah napi korupsi saat ini berjumlah 3.496 orang.

Ada dua kategori narapidana kasus korupsi yang mendapat remisi umum tahun 2021.

Kategori pertama yakni narapidana yang mendapat remisi berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2006.

Baca juga: Rugikan Negara Capai Rp 5M untuk Hidup Mewah & Percantik Diri, Pinangki Malah Diistimewakan di Lapas

Lalu, yang mendapat remisi berdasarkan Pasal 34A Ayat (1) PP Nomor 99 Tahun 2012.

Bagi narapidana yang mendapat remisi umum berdasarkan PP 28/2006, sebelum berlakunya PP 99/2012, mereka telah memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani 1/3 masa pidana.

Sementara, narapidana korupsi yang mendapat remisi umum berdasarkan PP 99/2012 telah memenuhi dua syarat.

Pertama, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang telah dilakukannya, dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved