Breaking News:

Nadiem Sebut Ada Pemda yang Larang Pembelajaran Tatap Muka, Gubernur Lampung: 'Nenek Monyang Dia'

Gubernur Lampung memberikan tanggapan mengenai komentar Mendikbud Nadiem Makarim yang menyebut ada Pemda larang pembelajaran tatap muka.

Editor: Irsan Yamananda
Warta Kota/Ricky Martin Wijaya
Gubernur Lampung memberikan tanggapan mengenai komentar Mendikbud Nadiem Makarim 

Nenek moyang dia (Nadiem) dari mana, sudah boleh tatap muka," kata Arinal dalam video tersebut.

Setelah memberikan pernyataan yang berseberangan dengan Nadiem terkait sekolah tatap muka, Arinal lalu melemparkan tantangan.

"Sampaikan salam saya ke Nadiem, kalau kamu berani, saya tantang dia," kata Arinal.

Untuk diketahui, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (23/8/2021), Mendikbud Ristek Nadiem Makarim membeberkan sejumlah daerah yang masih melarang terselenggaranya pembelajaran tatap muka atau PTM.

Klarifikasi Pemprov Lampung

Terkait video viral itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan, ada sejumlah faktor yang membuat Gubernur Arinal melontarkan pernyataan tersebut.

Menurut Fahrizal, salah satu faktor itu adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka di masa pandemi.

"Jadi yang perlu dipahami, pemberlakuan ini merupakan pilihan, tergantung kondisinya mengacu pada SKB 4 Menteri.

Kalau memang pilihannya tatap muka, maka harus mengacu pada kriteria ini (SKB 4 Menteri)," kata Fahrizal dalam keterangan pers, Kamis (26/8/2021).

Prinsip kehati-hatian

Fahrizal mengatakan, berdasarkan data yang ada, tenaga pengajar di Provinsi Lampung yang sudah divaksin baru mencapai 51 persen.

Pemprov Lampung terus mengupayakan percepatan vaksinasi kepada tenaga pengajar seperti dikutip dari TribunLampung.co.id dengan judul: Gubernur Lampung Sesalkan Pernyataan Mendikbud Nadiem Terkait PTM di Lampung.

"Pemerintah Provinsi Lampung selalu berpegang dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka," kata Fahrizal.

Oleh karena itu prinsip kehati-hatian dan kecermatan selalu menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan pertemuan tatap muka, Pemprov Lampung memprioritaskan  perlindungan guru, siswa, dan orangtua siswa dari risiko terpapar Covid-19.

Dia mencatat ada 12 daerah yang masih melarang PTM dan mayoritas berada di Pulau Sumatera.

"Ada Kepulauan Riau, ini mohon dukungannya, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Pemkot Serang, Pemprov Gorontalo, Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Tanggamus, Pemkab Lampung Utara, Pemkab Waykanan, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulang Bawang, dan Pemkab Mesuji. Ini beberapa daerah yang secara eksplisit dilarang oleh pemdanya," kata Nadiem, dikutip dari Tribun Lampung.

Aturan PPKM di Jawa dan Bali yang Berlaku Hingga 30 Agustus 2021

Sementara itu, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi diperpanjang oleh pemerintah.

Kini, PPKM mulai berlaku dari tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021.

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Cuplikan videonya ada di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Pengumuman tersebut ia sampaikan pada hari Senin (23/8/2021).

Jokowi menyatakan bagi beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dalam perpanjangan PPKM kali ini.

Baca juga: BST, PKH Hingga Bantuan Beras, Berikut Tata Cara Lengkap Cek Bansos untuk Bulan Agustus 2021

Baca juga: Hari Ini PPKM Perpanjangan Berakhir, Kapan Subsidi Gaji Karyawan Rp 1 Juta Cair?

Ilustrasi - Aturan lengkap PPKM Jawa dan Bali hingga 30 Agustus 2021.
Ilustrasi - Aturan lengkap PPKM Jawa dan Bali hingga 30 Agustus 2021. (KOMPAS.COM/DOK PEMKAB KEBUMEN)

Jika sebelumnya level empat, bisa menjadi level tiga.

"Pemerintah memutuskan dari 23 Agustus hingga 30 Agustus 2021.

Beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3," kata Jokowi dalam tayangan video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/8/2021).

Dengan kondisi membaiknya beberapa indikator, maka pemerintah akan memutuskan untuk mempertimbangkan penyesuaian secara bertahap atas PPKM, di antaranya:

Baca juga: Daftar Lengkap Daerah PPKM Level 4, Wilayah yang Karyawannya Mendapatkan Subsidi Gaji Rp 1 Juta

- Tempat ibadah diperbolehkan untuk dibuka.

Dengan ketentuan maksimal 25 persen dari kapasitas normal, atau maksimal 30 orang.

- Restoran diperbolehkan untuk makan ditempat.

Dengan ketentuan maksimal 25 persen dari kapasitas normal.

Hanya diperbolehkan dua orang per meja dan ada pembatasan jam operasional hingga pukul 20.00.

- Pusat perbelanjaan atau mall boleh dibuka.

Dengan ketentuan jam operasional hingga pukul 20.00.

Kapasitas maksimal 50 persen dari kapasitas normal.

Serta harus menerapkan prokes ketat yang diatur tiap pemerintah daerah masing-masing.

- Industri berorientasi ekspor dan penunjangnya boleh beroperasi 100 persen.

Namun jika menjadi klaster Covid-19 baru, maka industri tersebut akan ditutup selama lima hari.

Baca juga: Kapan Subsidi Gaji Karyawan Rp 1 Juta Akan Cair? PPKM Diperpanjang sampai 16 Agustus 2021

Jokowi berharap perbaikan situasi Covid-19 sekarang ini bisa terus disikapi dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan.

Selain itu Jokowi juga menginginkan dibukanya kembali aktivitas masyarakat ini harus diikuti dengan penerapan prokes, testing, tracing dan cakupan vaksinasi yang meluas.

Agar nantinya pembukaan aktivitas masyarakat ini tidak memberikan dampak peningkatan kasus Covid-19.

"Perbaikan situasi Covid-19 yang kita miliki saat ini tetap harus kita sikapi dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan.

Pembukaan kembali aktivitas masyarakat harus tetap dilakukan tahap demi tahap sesuai dengan penerapan protokol kesehatan, testing dan tracing yang tinggi,serta cakupan vaksinasi yang semakin luas."

"Hal-hal tersebut perlu dilakukan agar pembukaan kembali aktivitas masyarakat tidak berdampak pada peningkatab kasus.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya dan mempermudah kita dalam menghadapi setiap tantangan," ucap Jokowi.

Baca juga: Menko Luhut: Virus Covid-19 Terus Bermutasi, Sistem Bernegara Perlu Direvisi

Kasus Covid-19 Indonesia Turun 78 Persen Sejak Fase Puncak

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan tren kasus Covid-19 dan keterisian tempat tidur (bed) pasien Covid-19 atau bed occupancy rate (BOR) mengalami penurunan.

Baca juga: Anggota DPR RI Gelar Hajatan Saat PPKM Level 4, Wakil Wali Kota Solo: Pejabat Harusnya Jadi Contoh

"Tren kasus mengalami pembaikan 78 persen sejak puncaknya 15 Juli 2021 secara nasional.

Sedangkan Jawa-Bali menurun 87,3 persen per kemarin.

Hari ini jika baik, Indonesia kasus aktif menurun," ujar Luhut saat acara HUT ke-43 BPPT secara virtual, Senin (23/8/2021).

Luhut mengatakan, pemerintah terus gencar melakukan 3 T, yakni Testing, Tracing, dan Treatment. Hal itu dilakukan untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

Selain itu gencar mengkampanyekan pemakaian masker, dan mengajak masyarakat menggunakan aplikadi PeduliLindungi dan Si Lacak seperti dikutip dari Tribunnews.com dengan judul PPKM Kembali Diperpanjang Hingga 30 Agustus 2021, Berikut Aturan Penyesuaian Terbarunya.

"Sudah jalan di Mal, di industri, di penerbangan, kereta api. Kita contohkan di Mal itu sudah masuk per kemarin hampir 5,6 juta. Itu menangkap 15 ribu yang positif, yang ditolak atau merah bukan berarti positif. Katakan 50 persen positif 7 ribu kali saja 6 itu bisa klaster baru. Di sini Kita stop," ucap Luhut.

Untuk mengantisipasi adanya gelombang baru, kata Luhut, pemerintah telah melakukan penambahan kapasitas tempat tidur di rumah sakit.

"Tidak buru-buru kita bongkar. Walau RSPAD di bawah 20 persen BOR, sudah dibuka tenda-tendanya tapi yang lain-lain perlu hati-hati hadapi ini," tutur Luhut.

Artikel lainnya terkait Nadiem Makarim

(TribunLampung)

Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved