Wakil Ketua MPR Berharap Guru Honorer Bisa Diangkat Tanpa Tes: 'Pendapatannya Tidak Menentu'

Sebab, pengabdian itu lebih dari yang diharapkan.

"Mereka berharap jadi PNS? Iya, tapi kalau tidak lolos, mereka tetap ngajar. Mereka berharap jadi PPPK? Iya, tapi kalau tidak lolos, mereka juga tetap ngajar," ucap dia.

Buatnya, apa yang dilakukan guru honorer sebagai bentuk pengabdian dan panggilan. Seharusnya negara mengapresiasi pengabdian mereka, supaya persoalan pendidikan yang begitu panjang bisa diurai.

PTM Terbatas

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid mengatakan, ada berbagai persoalan yang disoroti dalam FGD Pola Pendidikan Pascapandemi ini.

Yakni revisi Undang-undang, keberpihakan politik, standardisasi guru, digitalisasi pendidikan, standardisasi semua komponen pendidikan, hingga evaluasi sarana.

Urgensi yang harus dibenahi saat ini adalah pola pembelajaran tatap muka, jarak jauh, dan hybrid. Pola digitalisasi ini tetap dipakai, karena dasar hukumnya ada.

Direktur Perguruan Darul Hikam, Ruri Ramadhanti menyatakan, pandemi Covid-19 menjadi momentum revisi pola pembelajaran agar lebih efektif kepada siswa.

Salah satunya pemberlakuan hybrid. Langkah ini efektif apalagi melihat Indonesia yang luas.

Namun agar optimal, pola pembelajaran hybrid, syaratnya pemerintah harus menyediakan jaringan internet yang baik, termasuk layanan internet di ruang publik.

Teknologi hybrid sendiri harganya beragam. Bila dibuat sendiri jatuhnya lebih murah dan bisa menggunakan Dana BOS.

"Kalau sudah seperti itu bisa maju bareng (daerah perkotaan dan pedesaan). Dana BOS bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur,” tutupnya.

Perjuangan Imas

Nama Imas Kustiani tengah menjadi sorotan.

Ia merupakan guru honorer berusia 53 tahun di Karawang, Jawa Barat.