Breaking News:

Kades di Serang Korupsi Rp 493 juta untuk Bayar Utang: Anggarkan Pembangunan 5 TPT, Cuma Kerjakan 1

Deretan fakta terkait mantan kades di Serang yang lakukan korupsi hingga Rp 2,6 miliar.

Editor: Irsan Yamananda
Istimewa
Ilustrasi - Deretan fakta terkait mantan kades di Serang yang lakukan korupsi hingga Rp 2,6 miliar. 

Ada juga pembangunan jalan tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya), dibuat mahal harganya kemudian dicairkannya penuh, pajak juga tidak dbayarkan," ungkap Andra.

Diungkapkan Andra, uang hasil korupsi digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadinya, termasuk membayar utang yang dimiliki.

"Pengakuan sementara tersangka, uang itu digunakan untuk bayar utang," kata Andra.

Diketahui, pada tahun 2019-2020 Desa Telaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang mendapatkan alokasi dana desa senilai Rp 2,6 miliar.

Tersangka kini dijerat dengan pasal 2 (1) dan pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun seperti dikutip dari Kompas.com dengan judul "Mantan Kades Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Uangnya Dipakai Bayar Utang".

Kasus Korupsi Lainnya

Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto tengah menjadi sorotan. 

Perlu diketahui, ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan RSUD Lombok Utara.

Kendati demikian, ia tetap menjalankan tugas seperti biasa.

Sang wakil bupati tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa.

Hal itu diungkapkan oleh Kabag Protokol Setda Lombok Utara, Lalu Gita Bayu Wibawa.

”Pak wabup tetap menjalankan tugas seperti biasa,” katanya pada TribunLombok.com, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: Hakim Sebut Rp 240 Juta dari Korupsi Bansos untuk Beli Masker: Dibagikan di Dapil Juliari Batubara

Baca juga: Sosok Bupati Probolinggo yang Ditangkap KPK: Sempat Jamin Pemerintahannya Bersih dari Korupsi

Kabag Protokol Setda Lombok Utara Lalu Gita Bayu Wibawa
Kabag Protokol Setda Lombok Utara Lalu Gita Bayu Wibawa (Istimewa via TribunLombok)

Gita menegaskan bahwa Pemda Kabupaten Lombok Utara menghormati proses hukum.

Namun, tugas pelayanan tetap harus dijalankan.

Tidak ada kegiatan yang dihentikan atau dialihkan ke pejabat lainnya.

”Kami pun tetap mengagendakan kegiatan beliau. Di sisi lain, kita semua harus menghormati proses hukum,” katanya.

Baca juga: Terbukti Korupsi, Jaksa Pinangki Ternyata Masih Digaji Negara sebagai PNS, Berikut Besaran Upahnya

Meski demikian, hari ini, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto dipastikan belum masuk kantor.

Dia masih bertugas ke Jakarta terkait pembangunan Rumah Tahan Gempa (RTG).

Ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi rumah sakit, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto belum memberikan keterangan apa pun.

Demikian juga dengan Pemda Lombok Utara.

Sejauh ini belum ada penjelasan resmi yang diberikan ke media.

Saat dikonfirmasi langsung via WhatsApp, Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto hanya memberi jawaban singkat.

"Mohon doanya ya," jawab Danny, pada TribunLombok.com, Kamis (23/9/2021).

Politisi Partai Gerindra ini belum memberikan jawaban pembelaan atau keterangan lebih lanjut terkait kasus yang menimpanya.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan sembilan tersangka dugaan korupsi pembangunan RSUD Lombok Utara, tahun 2019.

Salah satunya Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Danny Karter Febrianto seperti dikutip dari TribunLombok.com dengan judul Berstatus Tersangka, Wakil Bupati Lombok Utara Tetap Jalankan Tugas.

Baca juga: Bermodus Kegiatan Fiktif, Kepsek dan Bendahara di NTT Korupsi Dana BOS Rp 800 Juta Selama 4 Tahun

Wakil bupati menjadi tersangka saat menjadi konsultan pembangunan ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara.

Sebelum terpilih menjadi wakil bupati, Danny Karter Febrianto menjadi Staf Ahli CV Indo Mulya Consultant dalam proyek tersebut.

Kejaksaan pernah memeriksa DKF sebagai saksi dalam kapasitas sebagai konsultan proyek.

Dalam perkembangannya, penyidik Pidsus Kejati NTB menemukan bukti cukup untuk menetapkan wakil bupati sebagai tersangka.

Dalam kasus dugaan korupsi pembangunan ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara ini, kerugian keuangan negara mencapai Rp 742,7 juta lebih.

Setelah penandatanganan surat perintah penetapan tersangka, Rabu (22/9/2021), Kejati NTB menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut.

Masing-masing berinisial SH, selaku Direktur RSUD KLU.

HZ, selaku PPK pada RSUD KLU.

MR, selaku Kuasa PT. Bataraguru (Penyedia).

LFH, selaku Direktur CV. Indomulya Consultant (Konsultan Pengawas).

Ilustrasi KPK
Ilustrasi KPK (Istimewa)

Serta DKF, selaku Staf Ahli CV. Indo Mulya Consultant.

Kini DKF atau Danny Karter Febrianto menjabat sebagai wakil bupati KLU.

Selain lima orang tersebut, Kejati NTB juga menetapkan empat tersangka lain pada proyek pembangunan RSUD Lombok Utara, tapi pada item pekerjaan lain.

Yakni dugaan korupsi pembangunan penambahan ruang operasi dan ICU RSUD Lombok Utara tahun 2019.

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus ini sebesar Rp 1,7 miliar lebih.

Kejati NTB pun menetapkan empat orang tersangka.

Masing-masing berinisial SH, selaku Direktur RSUD KLU.

Kemudian EB, selaku PPK pada Dinas Kesehatan KLU.

DT, selaku Kuasa Direktur PT. Apromegatama. (Penyedia).

Baca juga: Kejati NTB: Oknum PNS Kejari Bukan Poligami 7 Istri Tapi Kawin Cerai 6 Kali

DD, selaku Direktur CV. Cipta Pandu Utama (Konsultan Pengawas).

Terpisah, Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Dedi Irawan menjelaskan, setelah menetapkan para tersangka, selanjutnya tim Penyidik Pidsus Kejati NTB akan melakukan  pemeriksaan mulai pekan depan.

Tapi terkait waktu pemanggilan belum bisa dipastikan.

”Belum dapat kami pastikan. Namun dalam waktu dekat ini ke12 tersangka akan dipanggil untuk pemeriksaan sebagai tersangka,” katanya.

Peran wakil bupati sendiri dalam kasus itu belum dapat mereka ungkap untuk saat ini.

”Karena ini menyangkut materi pemeriksaan dan yang bersangkutan juga belum diperiksa selaku tersangka,” katanya.

Artikel lainnya terkait kasus korupsi

(Kompas/ Kontributor Serang, Rasyid Ridho)

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved