TRIBUNMATARAM.COM - Menurut pengamat, siapa pun Presiden di Indonesia tidak mungkin tak kerjasama dengan China.

Hal itu disampaikan oleh pengamat hubungan internasional Dinna Wisnu yang mengomentari keputusan Indonesia untuk tetap menjalin kerjasama dengan China sekali pun perairan Natuna didaulat.

Dinna Wisnu mengungkapkan kerjasama dengan China menjadi pilihan paling realistis mengingat negeri tirai bambu itu adalah negara yang berpengaruh di dunia.

Pengamat hubungan internasional Dinna Wisnu mengatakan, pengaruh China di dunia tak lagi terbantahkan. Pilihan kerja sama dengan China dinilai realistis.

Hal itu ia sampaikan merespons temuan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan 39 persen dari 1.540 responden menganggap China negara paling berpengaruh di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.

• Menhan Prabowo Dikritik karena Lembek pada China di Perairan Natuna, Selalu Sebut Negara Sahabat

"China itu sudah tidak terbantahkan lagi pengaruhnya di seluruh dunia. Jangankan di Asia, di seluruh dunia. Penguasa manapun, siapapun yang jadi presiden di Indonesia, tidak akan mungkin bisa lepas dari bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan China. Pilihan kerja sama itu menjadi realistis daripada tidak," kata dia di Hotel Erian, Jakarta, Minggu (12/1/2020).

Pengamat yang aktif mengajar di Universitas Paramadina dan Universitas Bina Nusantara ini menilai, sekalipun dibandingkan Amerika Serikat, China merupakan negara yang memiliki cadangan devisa lebih banyak.

"Jadi yang berkuasa itu pasti minta investasi China. Ini bukan negara kita aja. Turki misalnya, Erdogan pun bulan Juni kemarin dia minta uang kepada China dan diberi cash 1 billion US dollar, that was the biggest support in cash. China itu punya intensi untuk mendekat, uangnya juga lebih liquid," katanya.

Di Indonesia, kata Dinna, begitu banyak barang yang digunakan masyarakat Indonesia dalam kesehariannya merupakan produk yang berasal dari China, seperti telepon seluler.

• Tanggapi Perbedaan Sikap Menteri Tangani China Masuk Perairan Natuna, Jokowi Angkat Bicara

"Bicara soal kepemilikan handphone saja sudah terbukti kuartal ketiga 2019 yang dominan, bukan lagi AS dan sekutunya seperti Samsung atau Apple. Tapi China dengan segala macam bentuknya. Induk perusahaan China itu sudah menguasai pasar Indonesia," katanya.

Dinna menuturkan, kehadiran China secara kasat mata tak sekadar dirasakan masyarakat Indonesia saja.

Negara-negara lain juga mengalami hal yang sama, baik negara tetangga hingga negara di Eropa.

"Di Timor Leste, bangunan pemerintah itu kebanyakan dibangun pemerintah China. Kamboja juga. Saya ke Italia, kehadiran China juga berasa, billboard besar pun di kota yang antik itu adanya Huawei, bukan Apple. Di tempat strategis juga demikian," ujarnya.

Ia pun juga merujuk pada laporan terakhir European Council on Foreign Relations yang menyebutkan, 57 persen orang Eropa merasa negaranya tak lagi terlindungi secara ekonomi dari manuver-manuver China.

• Beda dengan Susi Pudjiastusi, Menteri KKP Tanggapi Santai China Masuk Natuna, Kita Harus Cool

Secara khusus, Dinna menilai perasaan akan pengaruh China juga berkembang sejak Pilkada DKI Jakarta yang melibatkan sosok Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Menurut dia, sentimen soal China juga terjadi di Pilpres 2014 dan 2019, dimana Joko Widodo kerap diisukan sebagai antek asing, khususnya China.

"Pemilu yang disebut spektakuler karena polarisasinya begitu tinggi, membuat khawatir kita saat itu. Ternyata juga terefleksi ketika masing-masing pihak bicara tentang negara mana yang sebaiknya lebih dekat dalam hubungan diplomasi kita ke depan," lanjut dia.

"Jelas waktu itu kubu Prabowo-Sandi memilih berjarak dengan asing, siapapun itu, apalagi China. Sementara yang lain nganggap kerja sama dengan asing itu bagian upaya terintegrasi secara global untuk meningkatkan perekonomian. Di Pilkada DKI itu yang belum lama berlalu, itu kan juga mirip-mirip," tutur Dinna. (Kompas.com/ Dylan Aprialdo Rachman)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menurut Pengamat, Siapa Pun Presiden Indonesia, Tak Mungkin Tak Kerja Sama dengan China", https://nasional.kompas.com/read/2020/01/12/22153131/menurut-pengamat-siapa-pun-presiden-indonesia-tak-mungkin-tak-kerja-sama?page=all#page2.

Menhan Prabowo Dikritik karena Lembek pada China di Perairan Natuna, Selalu Sebut Negara Sahabat

TRIBUNMATARAM.COM - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikritik karena sikapnya yang tak tegas pada China di perairan Natuna.

Tapi, Prabowo Subianto justru meminta beberapa pihak agar tak semakin memanaskan suasana.

Prabowo terus menyebut bahwa China adalah negara sahabat yang penyelesaiannya dapat dilakukan secara negosiasi.

Prabowo Subianto pun memberikan tanggapan terkait kritik terhadap dirinya yang dinilai tak tegas soal konflik Natuna.

Kritik tersebut disampaikan oleh juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid.

Muhammad Kholid menuturkan bahwa Prabowo harus bertindak tegas dan tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

• Tanggapi Perbedaan Sikap Menteri Tangani China Masuk Perairan Natuna, Jokowi Angkat Bicara

Selain untuk Prabowo Subianto, Muhammad Kholid juga menyampaikan kritikan pada pemerintah.

Muhammad Kholid meminta pemerintah bersikap keras dan tak boleh lembek terhadap China soal sengketa perairan Natuna.

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi juga mengaku sangat merindukan sikap tegas Prabowo ketika kedaulatan bangsa terusik di Natuna.

"Pak Prabowo kami mendambakan kegarangan Bapak ketika nasionalisme dan kedaulatan bangsa terusik," kata Dedi kepada Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

Prabowo Subianto pun menanggapi kritikan yang dilemparkan padanya tersebut.

Prabowo mengaku tak mempermasalahkan opini negatif yang diarahkan kepada dirinya.

"Enggak apa-apa (dianggap lembek)," kata Prabowo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

"Silahkan saja bicara kita kan negara demokrasi orang boleh bicara apa saja," tambah Prabowo.

Prabowo sebelumnya dianggap tak tegas karena meminta semua pihak menyikapi penerobosan kapal China di perairan Natuna dengan santai dan cool.

Setelah kritik yang berdatangan dari berbagai pihak, Prabowo tak berubah sikap.

Ia meminta semua pihak untuk tidak memanas-manasi suasana dan tetap menyikapi penerobosan ini dengan santai.

Sebab, Prabowo menjelaskan bahwa yang dimasuki oleh kapal China bukan merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, bukan wilayah teritorial.

"Jadi kalau wil teritorial itu kedaulatan, itu 12 mil (dari lepas pantai). Lebih dari dari itu adalah ZEE dan kapal manapun boleh masuk keluar," kata Prabowo.

Hanya saja, Prabowo menegaskan tak boleh ada kapal yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia.

Jika kapal asing ingin menangkap ikan di wilayah itu, maka harus mendapat izin dari pemerintah RI.

Ia pun menilai bisa saja pemerintah RI dan China melakukan negosiasi.

"Nah ini kan bisa diselesaikan, kita bisa negosiasi dan sebagainya. Ya kita cool saja selalu saya katakan," kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Salah satu kritik terhadap Prabowo datang dari Partai Keadilan Sejahtera, partai yang mengusung Prabowo di pilpres 2014 dan 2019 lalu.

Presiden PKS Sohibul Iman menilai pernyataan Prabowo soal masalah Natuna tidak tegas.

Sohibul meminta, Prabowo menyikapi konflik Natuna sesuai pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tegas menyatakan memperketat penjagaan dan menolak klaim China atas perairan Natuna.

"Ikuti saja seperti yang disampaikan ibu Retno. Jelas, ibu Retno pesannya jelas, diksi yang dipakai juga bagus. Jadi kalau diksinya dia sahabat, jangan dibesar-besarkan, itu ga ada ketegasan sama sekali, walau kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi," ujar Prabowo. (TribunNewsmaker.com/*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnewsmaker.com dengan judul Dikritik Tak Tegas Soal Natuna, Begini Tanggapan Prabowo Subianto, Minta Tak Panaskan Suasana, https://newsmaker.tribunnews.com/2020/01/10/dikritik-tak-tegas-soal-natuna-begini-tanggapan-prabowo-subianto-minta-tak-panaskan-suasana?page=all.