TRIBUNMATARAM.COM - Pembagian bantuan sosial di tengah wabah pandemi Indonesia mengalami kesemrawutan.

Semrawutnya pembagian bantuan sosial terkait Covid-19 terjadi, pemerintah desa diduga pakai data tahun 2011.

Di tengah pandemi Covid-19, penyaluran bantuan sosial masih banyak yang belum tepat sasaran.

Salah satunya juga terjadi di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Goreti menduga ada penyaluran bantuan sosial tunai (BST) yang menggunakan basis data yang sudah usang.

• POPULER Kekecewaan Wali Kota Bogor Dapati Ibu-ibu Pakai Uang Bansos untuk Beli Baju Lebaran

• 6 Ibu-ibu Pakai Uang Bansos untuk Belanja Baju Lebaran, Bima Arya Kecewa: Akan Kita Cabut Bantuannya

Akibatnya, terjadi pembagian bansos terkait pandemi Covid-19 yang semrawut.

Dia mengaku telah menemukan sejumlah desa di Kabupaten Bengkayang, Kalbar, yang masih menggunakan data penerima bantuan dari tahun 2011.

"Bukan Bengkayang saja. Hampir di beberapa kabupaten dan kota kecenderungannya begitu.

Maklum, karena data sensus penduduk tahun 2010," kata Maria saat dihubungi Kompas.com, Minggu (31/5/2020).

Maria tidak menyebutkan secara jelas daerah mana saja yang diduga masih menggunakan data lama.

Namun, dia menduga hal tersebut yang menyebabkan timbulnya protes dari warga.

"Pantas saja masyarakat ribut, banyak bantuan yang tidak tepat sasaran.

Bahkan, ada orang yang sudah meninggal masih dapat bantuan sosial," ucap Maria.

Menurut Maria, idealnya aparatur desa rutin memperbarui data warganya ke dinas sosial di masing-masing kabupaten.

Selain itu, dinas sosial juga penting melakukan jemput bola ke desa-desa.

Setidaknya, menurut Maria, berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk meminta data terbaru mereka.

"Harusnya ada sinergi antara pemerintah desa dan dinas sosial," kata Maria.

Bukan Kali Pertama, Bekasi Juga Sama

Bansos luput sasaran, pemerintah Kota Bekasi malah berikan pada Ketua RT hingga warga dengan dua mobil.

Banyaknya kasus kriminalitas yang dilakukan warga menengah ke bawah karena kelaparan ternyata berbanding lurus dengan luputnya pembagian bantuan sosial / bansos.

Menjadi ironi di tengah pandemi ketika banyak kasus warga kelaparan karena tidak adanya bantuan.

Salah satunya paket Bansos dari Pemerintah Kota Bekasi untuk warga yang terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) malah tidak tepat sasaran.

• POPULER Nasib Terkini PDP yang Hasil Tesnya Selalu Berubah-ubah sampai Minta Tolong WHO

• POPULER Tangis Haru Pria Ditolong Polisi setelah Ketahuan Terpaksa Curi Beras Saking Kelaparan

Misalnya paket bansos untuk warga RW 03 Mustika Jaya, Bekasi.  

Ketua RW 03 Mustika Jaya, Aris, mengaku, warganya tidak ada yang mengajukan bantuan sosial.

Sebab, diketahui daerah Mustika Jaya merupakan daerah elite Bekasi yang berisi banyak perumahan.

Namun, ia kaget saat mengetahui Ketua RT wilayahnya mengadu karena mendapatkan bantuan sosial dari Pemkot Bekasi mengatasnamakan anaknya yang masih balita.

Padahal, menurut Ketua RT wilayahnya, ia tak pernah mendaftar untuk mendapat bantuan sosial tersebut.

"Itu data dari mana? Orang warga saya tanyain enggak ada yang ngajuin bantuan dan konfirmasi ke Kelurahan. Ini tiba-tiba saya lihat ada bantuan untuk Ketua RT, tapi pakai nama anaknya yang masih balita,” ujar Aris saat dihubungi, Rabu (22/4/2020).

Ternyata, kata Aris, kejadian serupa juga ditemukan di beberapa RW lain di kawasan Mustika Jaya. Banyak warga yang kemampuan ekonominya baik malah mendapatkan paket bansos ini.

Bahkan, warga yang memiliki dua mobil pun mendapatkan bansos dari Pemkot Bekasi.

“Ada malahan yang punya mobil dua, tidak ngajuin nama, tiba-tiba juga muncul sebagai penerima bantuan non-DTKS,” kata dia.

Bahkan, tidak ada yang survei ke warganya untuk mengecek kelayakan dari penerima bantuan sosial tersebut.

“Banyak yang dapat bantuan tidak tepat sasaran. Saya bingung dapat data dari mana, katanya hasil validasi verifikasi non-DTKS harusnya sudah valid, tapi kenyataannya belum,” ucap Aris.

Aris mengatakan, mereka yang merasa mampu dan tidak seharusnya mendapat bantuan sosial tersebut langsung mengembalikan bantuan yang telah diterimanya.

Dengan begitu, bantuan sosial tersebut dapat diberikan untuk yang lebih mampu.

“Yang terima bansos tapi merasa dia tidak daftar dan mampu langsung mengembalikannya dan memberikannya ke yang tidak mampu. Hal itu pun diapresiasi Pak Lurah,” tutur dia.

Sebelumnya hal serupa terjadi di kawasan Bantargebang, Bekasi. Ada sekitar lima paket bansos yang dikembalikan oleh warga karena merasa ada orang lain yang lebih membutuhkan. 

(Kompas.com/ Kontributor Pontianak, Hendra Cipta/ Cynthia Lova)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penyaluran Bansos Semrawut, Pemerintah Desa Diduga Pakai Data 2011" dan "Bansos Tak Tepat Sasaran, Ketua RT hingga Warga yang Punya 2 Mobil Dapat Bantuan dari Pemkot Bekasi".

BACA JUGA Tribunnews.com dengan judul Penyaluran Bansos Semrawut, Pemerintah Desa Diduga Pakai Data 2011, Sudah Meninggal Dapat Bantuan.

BACA JUGA Tribunnewsmaker.com dengan judul Ketika Pembagian Bansos Semrawut, Diduga Pakai Data 2011, Warga Sudah Meninggal Masih Dapat.