Buntut Pakai Baju Pendukung Gibran, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Solo Dicopot dari Jabatannya

Editor: Asytari Fauziah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gibran Rakabuming

TRIBUNMATARAM.COM - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo, Didik Hermawan membuat heboh dengan mengenakan pakaian khas pendukung bakal calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Padahal PKS sudah menegaskan tidak akan mendukung Gibran, meskipun hampir seluruh partai merapat ke Gibran.

Ternyata aksi Didik berbuntut panjang hingga dirinya dicopot dari jabatan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Solo.

Tak Direkomendasikan Jadi Calon Wali Kota Solo, Achmad Purnomo : Gibran Putra Presiden & Masih Muda

Terjadi di forum resmi

Peristiwa tersebut terjadi dalam forum resmi, yakni sidang paripurna DPRD Solo, Rabu (29/7/2020).

Saat itu Didik mewakili Fraksi PKS membacakan pandangan dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Surakarta 2020.

Hanya sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Solo yang hadir di lokasi.

Sementara anggota lainnya mengikuti sidang via daring.

Pimpinan DPRD Solo yang juga Ketua Bappilu DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto, mengaku kaget melihat langsung rekannya mengenakan baju Gibran.

"Saya sendiri kaget kenapa dia pakai itu. Tanpa koordinasi, mak benduduk (tiba-tiba) pakai baju itu," kata Sugeng, Rabu (29/7/2020).

Pencalonan Gibran Raka Jadi Walikota Solo Timbulkan Pro-Kontra, SBY Ungkap Dukungannya

Copot jabatan

Akibat dari aksinya tersebut, Didik akhirnya dipanggil pimpinan fraksi dan pimpinan struktur partai.

Dia kemudian dicopot dari jabatan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Solo.

"Menyikapi kejadian itu kami dari fraksi telah memanggil saudara Didik. Fraksi PKS DPRD Solo mencabut status Didik sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Solo," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Solo, Asih Sunjoto kepada wartawan di Gedung DPRD Solo, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2020).

Selain itu, Didik tidak boleh menjadi juru bicara Fraksi PKS selama satu tahun.

Dia juga dilarang mengenakan pakaian pendukung Gibran dalam forum resmi DPRD Solo.

"Ini yang menjadi keputusan rapat fraksi tadi. Setelah kita mendengarkan kronologis yang disampaikan saudara Didik," ungkap Asih.

Ambil Rapot Jan Ethes, Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda Pamerkan Penghargaan Putra Mereka

DPD PKS Solo tak beri sanksi

Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar Ismail yang juga anggota DPRD Solo telah meminta klarifikasi dari Didik.

Menurutnya, aksi Didik merupakan aksi spontanitas.

Karena terjadi dalam forum resmi DPRD, maka sanksi diserahkan ke fraksi.

"Dari kami untuk sanksi memang diserahkan kepada fraksi. Karena memang kejadiannya dalam forum DPRD. Kita serahkan dan DPTD (Dewan Pimpinan Tingkat Daerah) menyetujui atas sanksi yang diberikan lewat fraksi," ungkap dia.

Perlihatkan Halaman Belakang Rumahnya, 7 Hewan Peliharaan Gibran Rakabuming Ini Tak Biasa

Alasan pakai baju Gibran

Didik sebelumnya telah mengungkap alasannya mengenakan baju tersebut.

Dia yang membentuk kaukus muda PKS mengaku mendukung putra Presiden Joko Widodo sejak lama.

Apalagi saat ini keputusan PKS belum final.

"Karena PKS belum bersikap jadi memang mengumpulkan berbagai macam alternatif. Apalagi PKS sampai sekarang masih berusaha membentuk koalisi. Koalisi itu menurut perhitungan kaukus muda mungkin agak susah terbentuk," kata Didik kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

"Makanya, kita tinggal pilihannya antara Gibran, Bajo atau netral. Lha, kaukus muda memang kumpulan anak-anak muda kita mengusulkan kepada struktur DPD PKS untuk mendukung calon wali kota Mas Gibran," sambung dia.

Jokowi Dinilai Salahgunakan Fasilitas Negara karena Bahas Pencalonan Gibran di Istana Kepresidenan

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, Presiden Joko Widodo telah menyalahgunakan fasilitas negara karena membahas kontestasi Pilkada Solo di Istana Kepresidenan.

"Jelas menyalahgunakan fasilitas negara. Beliau harus bedakan mana kepentingan negara mana kepentingan keluarga," kata Pangi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/7/2020).

Hal ini disampaikan Pangi menanggapi pengakuan bakal calon wali kota yang ditugaskan DPC PDI-P Solo, Achmad Purnomo.

• Buntut Kekesalan Jokowi pada Menteri yang Terlalu Santai, Akan Bubarkan 18 Lembaga Tak Produktif

Purnomo mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara Jakarta, Kamis (16/7/2020) kemarin.

Di Istana, Purnomo mengatakan kalau dirinya diberitahu oleh Presiden Jokowi bahwa pasangan calon yang direkomendasi DPP PDI-P maju dalam Pilkada Solo 2020 itu bukan dirinya, melainkan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakoso.

Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka (tengah) didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kiri) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Pertemuan tersebut membahas pencalonan dirinya sebagai bakal calon Wali Kota Solo. (Kompas.com)

Gibran merupakan putra sulung Jokowi.

Menurut Pangi, obrolan itu tidak sebaiknya dilakukan di Istana Kepresidenan, semestinya di kediaman pribadi.

"Apa susahnya pulang ke rumah sebentar, bahas pilkada, ngobrol santai di rumah saja. Kenapa harus di Istana?" kata Pangi.

Pangi mengaku sudah mengingatkan sejak awal bahwa langkah Gibran maju dalam Pilkada Solo sangat rawan konflik kepentingan.

• Lahan & Rumah Digusur PTPN, 170 Petani Nekat Jalan Kaki dari Sumut ke Jakarta Demi Bertemu Jokowi

Menurut dia, harusnya Gibran dan seluruh anggota keluarga Jokowi menunggu untuk terjun ke politik sampai Jokowi tak lagi menjabat.

"Ini bukan kali ini saja, Presiden juga sering kali melakukan hal yang blunder, apakah engak diingatkan?

Atau Presiden tahu beliau salah, tapi tetap saja enggak mau di atur-atur," kata dia.

Hingga saat ini Presiden Jokowi belum memberikan tanggapan atas pernyataan Purnomo.

Kompas.com juga telah menghubungi pihak yang terkait Istana Kepresidenan, namun belum ada yang bersedia memberikan komentar.

• Pencalonan Gibran Raka Jadi Walikota Solo Timbulkan Pro-Kontra, SBY Ungkap Dukungannya

Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada Februari silam, Jokowi pernah memberi komentar terkait pencalonan Gibran yang dianggap sebagian pihak sebagai upaya Jokowi membangun dinasti politik.

Jokowi membantah tudingan bahwa dia melakukan politik dinasti atau membangun dinasti politik.

Menurut Jokowi, dinasti politik terjadi jika dirinya secara spesifik menunjuk anggota keluarganya menduduki jabatan tertentu.

"Dinasti politik itu kalau kita menunjuk anggota keluarga kita untuk menjabat. Misalnya saya menunjuk anak saya jadi menteri," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Kamis (13/2/2020).

• Ambil Rapot Jan Ethes, Gibran Rakabuming dan Selvi Ananda Pamerkan Penghargaan Putra Mereka

Sementara itu, menurut dia, jika seorang keluarga atau anak, mendaftarkan diri dalam kontestasi pilkada, Jokowi menyebutkan bahwa rakyat yang menentukan.

"Kalau berpartisipasi dalam pilkada, yang menentukan rakyat, bukan Jokowi. Dia bisa menang, bisa tidak menang.

Bisa dipilih, bisa tidak dipilih, apa yang salah? Semua orang berhak untuk dipilih dan memilih di Indonesia," kata Jokowi. (Kompas.com /Penulis : Kontributor Solo, Labib Zamani | Editor : Teuku Muhammad Valdy Arief/ Ihsanuddin/ Bayu Galih), Tribunnews

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kenakan Baju Pendukung Gibran Berujung Pencopotan Jabatan..." dan "Bahas Pencalonan Gibran di Istana, Jokowi Dinilai Salahgunakan Fasilitas Negara".

BACA JUGA : Tribunnewsmaker.com dengan judul Kenakan Baju Pendukung Gibran, Berujung Pencopotan Jabatan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Solo