TRIBUNMATARAM.COM - Angin segar akhirnya bertiup bagi Partai Demokrat kubu AHY.

Pemerintah secara resmi menolak dan tak mengakui pengesahan Partai Demokrat hasil KLB di mana menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Mahfud menyatakan dengan telah keluarnya keputusan Pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB), proses kekisruhan Partai Demokrat secara hukum administrasi negara telah selesai.

"Dengan demikian maka persoalan kekisruhan Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai, (selainnya itu) berada di luar urusan pemerintah," kata Mahfud saat mendampingi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam penyampaikan hasil verifikasi pemerintah atas permohonan kepengurusan KLB Partai Demokrat, Rabu (31/3/2021). 

Mahfud mengatakan, penyampaikan keputusan pemerintah ini merupakan murni persoalan hukum.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga membantah penyampaikan hasil verifikasi dari pemerintah terlambat. 

Baca juga: Jadi Ketua Umum Partai Versi KLB, Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat untuk Memimpin Demokrat

Baca juga: Moeldoko Disebut Akan Tinggalkan KSP Setelah Jabat Ketum KLB, Idham Azis Digadang Jadi Penggantinya

Hal ini karena hasil verifikasi itu disampaikan dua minggu setelah penyerahan dan perbaikan berkas.

"Begitu mereka melapor, dipelajari seminggu sesuai dengan ketentuan hukum, diberi waktu kepada yang bersangkutan untuk melengkapi seminggu."

"Perseis setelah seminggu kita umumkan. Itu tidak terlambat, sudah sanget cepat. Karena bagian yang ribut-ribut itu bukan bagian di hukum adminsitrasi," terangnya. 

KLB Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB.

Keputusan itu dikeluarkan setelah Partai Demokrat versi KLB memohon pengesahan KLB terkait perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat.

Tata cara pemeriksaan dan verifikasi atas permohonan itu berdasarkan Peraturan Menkumham Nomor 34 Tahun 2017.

Pada 16 Maret 2021, Menkumham menerima surat dari Moeldoko dan Jhonny Allen Marbun.

Mereka menyampaikan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Yasonna mengatakan, Partai Demokrat versi KLB sebelumnya masih belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

"Dari pemeriksaan dan verifikasi tahap pertama, Kemenkumham memberitahukan penyelenggara KLB untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan," ujarnya, dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV, Rabu (31/3/2021).

Pihak Partai Demokrat versi KLB lalu kembali menyerahkan dokumen yang diminta Kemenkumham pada Senin (29/3/2021).

"Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain DPD dan DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC."

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang ditolak," ucap Yasonna Laoly, dikutip dari Tribunnews.com dengan judul Pemerintah Tolak KLB Kubu Moeldoko, Mahfud MD: Kekisruhan Partai Demokrat Secara Hukum Selesai

Ia menyampaikan, pemerintah bertindak objektif dan transparan dalam memberi keputusan dalam persoalan partai politik.

Yasonna Laoly juga menyayangkan pernyataan yang menyebut pemerintah ingin memecah belah partai politik.

Pengakuan Moeldoko Sebelumnya

Moeldoko akhirnya angkat bicara mengenai keterpilihannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

Moeldoko mengatakan, dirinya dipilih karena terjadi pergeserab arah demokrasi di Partai Demokrat.

"Saya orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," kata Moeldoko melalui postingan instagram miliknya dr_Moeldoko, Minggu (28/3/2021).

Kepala Staf Kepresidenan itu melihat, ada kecenderungan pertarungan ideologis di tubuh Partai Demokrat jelang Pemilu 2024.

• Demokrat Kubu Moeldoko Seret Nama Ibas dalam Kasus Hambalang, Pengamat: Serangan yang Berbobot

• Minta Maaf ke Masyarakat, Demokrat Kubu Moeldoko Beberkan AHY dan SBY Bangun Narasi Sesat & Brutal

Pertarungan disebutnya dilakukan secara terstruktur dan menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.

Atas dasar itu, Moeldoko menyebut KLB yang digelar bukan bukan hanya untuk menyelamatkan Partai.

Namun, menurutnya hal ini juga untuk menyelamatkan bangsa.

• Kubu Demokrat Versi Moeldoko Cabut Gugatan Pada AHY, Andi Arief Beri Sindiran Menohok: Mereka Takut

"Ada kecenderungan tarikan ideologis itu terlihat di tubuh Demokrat, jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa," ucap Moeldoko.

Bicara soal panglima dan komandan lapangan

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko berbicara soal panglima dan komandan lapangan saat berpidato di depan peserta Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diinisiasi Jhoni Allen Marbun Cs.

Diketahui, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.

Setelah terpilih, Moeldoko yang datang ke hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) malam diberikan kesempatan berpidato.

Moeldoko dalam kesempatan tersebut sempat menyinggung soal kemampuan kepemimpinan dalam mengelola sebuah organisasi.

• Andi Mallarangeng Beri Solusi ke Moeldoko, Sarankan Jangan Ambialih Demokrat: Bikin Sendiri Aja

"Kalau saya berbicara tentang leadership kekuatan seorang panglima ada di pundak komandan-komandan lapangan seperti kalian, semuanya," kata Moeldoko dalam pidatonya dilansir dari livefacebook tribunmedan, Jumat (5/3/2021).

Menurutnya seorang panglima tidak akan ada artinya bila tidak memilik prajurit yang tangguh.

Menurut dia, seorang pemimpin harus bisa memberikan energi yang luar biasa kepada bawahannya seperti dikutip dari Tribunnews.com dengan judul Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat Untuk Memimpin Demokrat.

"Panglima tidak ada artinya kalau tidak memiliki prajurit-prajurit yang tangguh dan jangan lupa seorang pemimpin tugasnya adalah memberikan kekuatan kepada komandan-komandan bawahannya itu pemimpin, bukan malah mengecilkan bawahannya," ujarnya.

Dalam akhir sambutannya, Moeldoko pun berterima kasih kepada peserta KLB yang sudah memilihnya sebagai ketua umum Partai Demokrat.

• Beda Nasib Ayah & Anak Kader Demokrat Blora, Bapaknya Dipecat karena Dukung KLB Moeldoko Jadi Ketum

"Saya mengapresiasi atas permintaan kalian, kalian sudah meminta saya untuk jadi ketua umum Demokrat. Saya sangat mengapresiasi dan terima kasih, itu saya terima," katanya.

(Tribunnews.com/Daryono/Nuryanti)

#Moeldoko #PartaiDemokrat #SumateraUtara