TRIBUNMATARAM.COM - Kemunculan vaksin Covid-19 berbayar di apotek Kimia Farma menimbulkan kontroversi.

Pro dan kontra pun muncul dengan adanya vaksin berbayar untuk individu maupun perusahaan ini.

Meski bertujuan untuk mencapai herd immunity yang cepat, vaksin berbayar nyatanya dianggap memberatkan rakyat.

Beberapa pihak menilai keputusan pemerintah untuk mengadakan vaksin berbayar di Kimia Farma bertentangan dengan pernyataan Jokowi.

Vaksin Covid-19 dapat dibeli secara individu melalui apotek Kimia Farma mulai hari ini, Senin (12/7/2021).

Program vaksinasi berbayar ini bertujuan untuk membantu pencapaian herd immunity secepat-cepatnya.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pahala N Mansury.

"Pelayanan vaksinasi individu oleh Kimia Farma Group merupakan upaya untuk mengakselerasi penerapan vaksinasi gotong royong dalam membantu program vaksinasi Indonesia untuk mencapai herd immunity secepat-cepatnya," tutur Pahala dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/7/2021), dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Cara Unduh Sertifikat Vaksin Covid-19 Versi Baru Hanya di pedulilindungi.id, Awas Sertifikat Palsu!

Baca juga: Singgung Orang yang Percaya Chip di Vaksin, Bintang Emon: Selama Masih Disuruh FC KTP, Kita Primitif

Kabar vaksin berbayar ini pun menuai kontra dari sejumlah kalangan, baik rakyat sendiri hingga para politisi.

Sebab, hal itu bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa bulan lalu, yang menyebut vaksinasi diberikan secara gratis.

Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebut kebijakan vaksinasi berbayar ini tidaklah etis dan harus ditolak.

"Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas."

"Karena itu, vaksin berbayar harus ditolak,” kata Tulus kepada Tribunnews.com, Minggu (11/7/2021)

Dia menilai kebijakan ini bisa jadi hanya akan makin membuat masyarakat malas untuk melakukan vaksinasi.

Menurutnya, yang digratiskan saja masih banyak yang malas (tidak mau), apalagi vaksin berbayar.

“Dan juga membingungkan masyarakat, mengapa ada vaksin berbayar, dan ada vaksin gratis."

"Dari sisi komunikasi publik sangat jelek,” tutur Tulus.

YLKI memandang vaksin berbayar juga bisa menimbulkan distrust pada masyarakat, bahwa yang berbayar dianggap kualitasnya lebih baik, dan yang gratis lebih buruk kualitasnya.

Di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19, diberikan hadiah oleh pemerintahnya.

Ini dengan maksud agar makin banyak warga negaranya yang mau divaksin.

“Jadi bukan malah disuruh membayar,” imbuhnya.

YLKI mendesak agar vaksin gotong royong berbayar untuk kategori individu dibatalkan.

Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual

Komisi IX DPR: Memberatkan dan Menguntungkan Sepihak Saja

Selain YKLI, kritikan juga datang dari Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika menyebut vaksi Covid-19 seharusnya tidak diperjualbelikan.

Apalagi, berdalih dengan istilah vaksinasi gotong royong.

"Vaksin itu gratis, kesehatan rakyat itu tidak untuk dikomersialkan."

"Seharusnya vaksin ini itu tidak dijual bebas," kata Aliyah, dikutip dari Tribunnews.com dengan judul Vaksin Berbayar di Kimia Farma Mulai Berlaku Hari Ini, Dinilai Tidak Etis hingga Memberatkan Rakyat

Politisi Fraksi Demokrat itu mengatakan, program vaksinasi berbayar ini tak mencerminkan kepedulian pemerintah  kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Ia mengingatkan pemerintah, jika saat ini rakyat sedang dalam kondisi darurat.

Aliyah menyebut, program ini nantinya akan memberatkan rakyat dan hanya akan menguntung satu pihak saja.

"Saya pikir pemerintah dari awal penanganan, sudah berkomitmen untuk melindungi rakyatnya."

"Maka dengan perdagangan vaksin ini, saya pikir akan memberatkan dan akan menguntungkan sepihak saja," pungkasnya.

Baca berita soal Vaksin Berbayar lainnya

(Tribunnews.com/ Shella Latifa/ Reynas Abdila)(Kompas.com/Rully R. Ramli)

Berita lain terkat vaksin covid-19