Ibu Kota Akan Dipindah dari Jakarta ke Kalimantan, Ini Nama Usulan dari Netizen Maknanya Dalam!
Dilansir Reuters Selasa, "Saint Jokoburg" dan " Jokograd" masuk dalam 11 usulan nama ibu kota baru Indonesia yang diunggah akun Twitter @Enggalpm.
Ibu Kota Akan Dipindah dari Jakarta ke Kalimantan, Ini Nama Usulan dari Netizen Maknanya Dalam!
TRIBUNMATARAM.COM - Pengumuman Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim) juga disikapi oleh netizen di media sosial.
Sejak pernyataan yang disampaikan Senin (26/8/2019) itu, warganet Tanah Air sudah memberikan berbagai usulan nama calon ibu kota baru yang pembangunannya bakal dimulai tahun depan.
Dilansir Reuters Selasa (27/8/2019), "Saint Jokoburg" dan " Jokograd" masuk dalam 11 usulan nama ibu kota baru Indonesia yang diunggah akun Twitter @Enggalpm.
• Tak Bayar Denda E-Tilang, Ribuan STNK Diblokir Tak Bisa Perpanjang STNK!
• Beri Ucapan Selamat Ultah ke Luna Maya, Komentar Mulan Jameela di Unggahan Mantan Ariel Jadi Sorotan
• Nasib Para ASN Saat Ibukota Negara di Kalimantan Timur, Harus Pindah dan Tak Boleh Menolak
• Ibu Kota Berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Apakah Masalah Lama akan Pindah ke Tempat Baru?
"Semoga mereka mempertimbangkan," ujar salah seorang netizen mengomentari pemindahan ibu kota yang diprediksi menelan dana hingga Rp 466 triliun itu.
Saran, baik serius maupun ringan, mewarnai media sosial setelah Presiden Jokowi mengatakan bakal memindahkannya pada 2024 dari Jakarta yang berada di Jawa.
Lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur itu bakal berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utama dan Kabupaten Kutai Kartanegara, demikian merujuk pada pernyataan Jokowi.
"Mandalanusa", yang memiliki arti pusat kepulauan, merupakan satu usulan nama lain untuk calon ibu kota menurut akun Twitter bernama @IDThalamus.
Usulan itu mencerminkan fakta bahwa lokasinya berada di pusat geografi negara dengan 17.000 pulau membentang di area seluas lebih dari 5.000 km persegi.
Kementerian PPN/Bappenas mengatakan, nama ibu kota baru belum ditentukan.
Sementara juru bicara Kementerian Dalam Negeri tidak memberi komentar.
Sensitif
Nama menjadi hal sensitif di Indonesia, negara dengan populasi terbesar keempat dunia, dengan sekitar 260 juta penduduk yang berasal dari 300 suku dan bangsa.
"Sri Mahendrakerta"—yang merupakan kombinasi bahasa Sanskerta berarti kota yang diberkati Tuhan untuk membawa kebijaksanaan, keadilan, dan menciptakan kemakmuran—disarankan warganet Twitter @AnugrahArfaS6.
Di media sosial Facebook yang mempunyai 130 juta pengguna, netizen mengusulkan Kartanegara merujuk pada Kutai Kartanegara yang awalnya kerajaan Hindu abad ke-4.
• Hilang Tanpa Kabar dan Sangat Misterius, Empat Korban Pembunuhan Sempat Dikaitkan dengan Gafatar
Sebagian alasan yang dikemukakan terkait pemindahan ibu kota adalah karena Jawa sudah dihuni setengah penduduk Indonesia dan secara politik begitu dominan.
Kunto Adi Wibowo dari lembaga survei Kedai Kopi berkata, nama ibu kota baru haruslah mencerminkan karakteristik unik yang dipunyai Kalimantan Timur.
Sebab, pemerintah sudah berusaha membuatnya tidak Jawa-sentris.
Dia juga menyarankan supaya namanya tidak menyisipkan Jokowi di dalamnya.
"Karena sejarah akan mengingatnya sebagai presiden yang memindahkan ibu kota.
Itu sudah cukup menjadi warisan yang dipunyainya," kata Kunto.
Jakarta, rumah bagi sekitar 10 juta jiwa penduduk Indonesia, awalnya bernama Batavia saat penjajahan Belanda sebelum Proklamasi dikumandangkan 17 Agustus 1945.
Dalam bahasa Sanskerta, Jakarta berarti "kemenangan yang diraih".
Sumber : https://internasional.kompas.com/read/2019/08/28/09073221/jokograd-hingga-mandalanusa-inilah-usulan-nama-ibu-kota-baru-indonesia?page=all
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokograd hingga Mandalanusa, Inilah Usulan Nama Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur Menurut Netizen"
Ibu Kota Berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Apakah Masalah Lama akan Pindah ke Tempat Baru?

Ia menilai upaya pemindahan ibu kota tak ubahnya memindahkan masalah yang ada di Jakarta ke tempat yang baru, yakni Kalimantan.
TRIBUNMATARAM.COM - Beragam tanggapan muncul atas rencana Pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegaradan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Sebagian mendukung rencana tersebut, namun sebagian yang lain justru mempertanyakan proyek besar negara yang diproyeksikan akan menelan biaya Rp 466 triliun itu.
Salah satunya Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) Dwi Sawung.
Ia menilai upaya pemindahan ibu kota tak ubahnya memindahkan masalah yang ada di Jakarta ke tempat yang baru, yakni Kalimantan.
• Penyesalan Terdalam Gisella Anastasia Tahu Gempi Derita Mata Minus dan Silinder, Maafin ya Gem
• Smart SIM Bisa Digunakan Sebagai E-Money, Tak Perlu Buru-buru Ganti ke SIM Baru!
• Sebelum Tewas Korban Terpanggang dalam Mobil Sempat Posting di Medsos, Caption-nya Soal Kematian
• Beri Ucapan Selamat Ultah ke Luna Maya, Komentar Mulan Jameela di Unggahan Mantan Ariel Jadi Sorotan
Hal itu jika Pemerintah tidak memiliki konsep baru yang baik dan matang akan pemindahan pusat pemerintahan yang diperkirakan akan rampung pada tahun 2024.
“Iya diganti (sistem-sistem lamanya). Atau kalau enggak minta data kalau yang sistem manajemen ya, minta data yang kayak sekarang antar kementerian enggak ada terhubung, ya sama saja enggak ada bedanya,” ujar Dwi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/8/2019) sore.
Dwi menjelaskan, permasalahan lama yang ada di Jakarta sebagai ibu kota salah satunya terletak pada sistem pengelolaan limbah.
“Pengolahan limbah lah ya misalnya, Jakarta ini kan berantakan pengolahan limbahnya. Dari feses, dari cucian, itu kan harusnya terpisah. Di Jakarta, wah liar sudah kayak begini,” kata Dwi.
• Beda Komentar Anies Baswedan, Ahok, Sutiyoso Tanggapi Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Penajam dan Kukar
Jika permasalahan ini tidak segera dibenahi, maka masalah di Jakarta bukan tidak mungkin akan kembali terulang di Kalimantan.
“Kalau enggak terurus, kayak Jakarta. Sungainya (kandungan) E-coli-nya tinggi,” ujar Dwi.
Di luar deforestasi, masalah limbah dan pencemaran merupakan efek langsung terhadap lingkungan yang pasti akan terjadi ketika Kalimantan menjadi ibu kota negara.
Sehingga Pemerintah harus benar-benar memikirkan solusi untuk permasalahan yang niscaya ini.
Masalah lain terletak pada rencana lokasi hunian bagi para pegawai pemerintahan pusat yang akan ikut pindah ke Kalimantan yang menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) jumlahnya hampir mencapai satu juta orang.
“Ini saja kan yang dikasih lihat sejauh ini baru gambar perkantorannya ya. Rumah satu juta orang itu gimana.
Akan ada pegawai, tinggalnya di mana?” ucap Dwi.

Permasalahan ini menurut Dwi persis seperti yang saat ini terjadi di Jakarta.
Banyak dari pegawai pemerintahan pusat yang tinggalnya jauh dari tempatnya bekerja, misalnya di Depok, Jawa Barat.
“Waktu di Jakarta enggak dibicarakan, pegawai Jakarta pada tinggal di mana.
Ya kan sekarang juga pada tinggalnya jauh, di Depok, di mana, tidak direncanakan. Harusnya kan mereka (Pemerintah) merencanakan itu,” ungkap Dwi.
Bukan tidak mungkin, jika masalah ini terulang, para pekerja kementerian dan lembaga negara yang ikut berpindah seiring berpindahnya ibu kota, akan bermukim di kota-kota lain di luar dua kabupaten yang telah ditetapkan jadi lokasi pusat pemerintahan negara. (Kompas.com/Luthfia Ayu Azanella/Sari Hardiyanto
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Benarkah Ibu Kota Baru Memindah Masalah Jakarta ke Kalimantan?"