Temukan Anggaran Janggal, Anies Baswedan Tak Lagi Salahkan Sistem, PNS Asal Kerja Akan Diperiksa
Anies Baswedan mengatakan, sejumlah anggaran janggal yang ditemukan dalam rancangan KUA-PPAS 2020 salah satunya disebabkan faktor manusia.
lihat foto
Mahendra menyatakan, menurut aturan, detail komponen anggaran baru disusun setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA).
Sementara dalam sistem e-budgeting, detail komponen anggaran harus dimasukkan ke sistem sejak awal atau sebelum menyusun KUA-PPAS.
Karena itu, setiap SKPD menyusun detail komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran sebenarnya yang dibutuhkan untuk 2020.
"Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu (30/10/2019).
Setelah heboh anggaran tersebut, Mahendra menyatakan mundur dari jabatannya per hari ini. (Kompas.com/Nursita Sari/Jessi Carina)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggaran Janggal Terungkap, Anies: Yang Mengerjakan Seenaknya Akan Diperiksa dan Diberi Sanksi"
Anies Baswedan Salahkan Sistem, DPRD Jakarta: Kesalahan Anak Buah, Jangan Salahkan Orang Lain
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, meminta Gubernur Anies Baswedan memperbaiki kinerja jajarannya dalam penyusunan anggaran, bukan malah menyalahkan sistem e-budgeting milik Pemprov DKI.
Anies menilai e-budgeting Pemprov DKI saat ini yang tidak smart. Sementara e-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.
“Prinsipnya gini, jangan karena kesalahan dalam proses penganggaran atau proses perencanaan yang dilakukan anak buah, malah menyalahkan orang lain,” ujar Gembong di Kantor DPRD, Jakarta, Kamis (31/10/2019) malam.
• Anies Baswedan Kaget Anggaran Alat Tulis DKI Jakarta Capai 1,6 Triliun, Bapak, Ibu, Youre Out!
Ia menilai, menyalahkan sistem e-budgeting bukti bahwa Anies tak memahami roh pembentukan sistem tersebut.
“Karena sistem perencanaan kita tidak memahami roh-nya. Saya membeli piring, rohnya piring saya tidak tahu sehingga komponen yang ada dalam piring kita tidak pernah tahu,” ucapnya.
Gembong menyarankan, seharusnya ada diklat khusus perencanaan untuk satuan perangkat kerja daerah (SKPD).
Sebab, ia melihat, perencanaan dalam Pemprov DKI setiap tahun memberi kesan asal-asalan.
• Pembelaan Anies Baswedan Soal Rencana Anggaran yang Janggal, Salahkan Sistem yang Tidak Smart
“Kan tadi saya sampaikan, perencanaan kita selalu copy-paste copy-paste. Maka, banyak program yang notabene bukan jadi kebutuhan masyarakat itu diprogramkan.
Sementara yang menjadi kebutuhan masyarakat selalu tidak dianggarkan dengan alasan efisiensi,” kata Gembong.
