Breaking News:

6 Kasus Salah Ketik yang Terjadi Mirip dengan Riwayat Pendidikan Mulan Jameela, Apa Saja?

Kejadian kasus salah ketik kembali terjadi. Kali ini pada laman dpr.go.id yang memuat riwayat pendidikan Mulan Jameela di SDN Malangbong.

Tribun Lampung
Ilustrasi salah ketik atau typo 

Ia menyatakan bahwa usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat mengusulkan item berupa kertas dan tinta saja.

Namun demikian, akhirnya Kasubag Tata Usaha Sudin Penediikan Jakarta Barat Wilayah I Sudarman mengakui asal pilih ketika memasukkan lem Aibon dalam dokumen rancangan KUA-PPAS DKI Jakarta 2020.

Viral Anggaran Rp 82 Miliar untuk Lem Aibon, KPK Berikan Komentar Begini

2. Revisi UU KPK

Salah ketik juga terjadi pada Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan hasil revisi.

Hal ini menyebabkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengembalikan draf UU tersebut kepada DPR.

Adapun salah pengetikan pada hasil revisi UU KPK terdapat pada dua pasal. Pertama, pada Pasal 10A ayat 4, dimana terdapat kelebihn huruf a dalam pasal tersebut, yaitu "penyerahaan", yang harusnya "penyerahan".

Pasal 10A ayat 4 berbunyi: "Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahaan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada sat penyerahaan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi."

Kedua, yaitu pada Pasal 29 huruf e, perihal ketentuan umum pimpinan KPK yang disepakati menjadi paling rendah 50 tahun.

Pasal 29 huruf e berbunyi: "Berusia paling 50 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan".

Penuh Kontroversi, UU KPK Resmi Berlaku Hari Ini Tanpa Ditandatangani Presiden Jokowi

3. Surat Kementerian Dalam Negeri untuk KPK

Kasus salah ketik juga pernah terjadi pada surat yang diterima KPK pada 7 Juni lalu dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam foto kemudian menjadi viral, dapat dilihat adanya kesalahan penulisan kepanjangan dari singkatan KPK pada amplop surat tersebut.

Dalam amplop tersebut, kepanjangan dari singkatan KPK tidak ditulis sebagaimana seharusnya atau "Komisi Pemberantasan Korupsi", tetapi menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi".

Setelah ditelusuri, pegawai Kementerian Dalam Negeri yang salah menuliskan kepanjangan singkatan dari KPK dalam surat undangan tersebut rupanya adalah tenaga honorer.

Halaman
1234
Editor: Asytari Fauziah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved