Reaksi Anies Baswedan Disindir Presiden Jokowi Soal Banjir Jakarta, Senyum Tipis Sambil Berlalu

Meski demikian, ia mengapresiasi rencana Anies untuk memperbaiki sistem, tetapi dengan catatan, sistem harus lebih baik dan tetap transparan.

Sebelumnya, penyusunan anggaran 2020 Pemprov DKI disorot publik karena banyak kejanggalan.

Pihak Pemprov DKI mengakui ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang asal memasukkan anggaran.

Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya.

Menanggapi kritik dari berbagai pihak soal penyusunan anggaran tersebut, Anies malah menyalahkan sistem yang ada.

Seperti anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar, menurut Anies, disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

“Ya, sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal.

Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital, tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

• Beda Masa Jabatan Anies Baswedan dan Ahok Soal Transparansi Anggaran: Awalnya Bebas Diakses

Anies mengatakan, sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system.

Dengan sistem itu, akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.

“Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

"Begitu ada masalah, langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu.

Itu tinggal dibuat algoritma saja, item-nya itu jenisnya Aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu.

Harusnya ditolak itu sama sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.